News, Sport and Lifestyle

Gugat ke MK, Pemilih Tambahan Disoal Pasangan Jadi

METROPOLITAN – Pasangan Jaro Ade-Ingrid Kansil (Jadi) yang kalah dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati Bogor 2018 sesuai hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara, membawa keberatannya atas proses pelaksanaan Pilbup Bogor ke Mahkamah Konsitusi (MK), kemarin. Tim Divisi Hukum Pasangan Jadi, Herdiyan Nuryadin, berharap keberatannya dikabulkan dan dilakukan pemilihan ulang.

Informasi yang diterima Harian Metropolitan, perkara Pilbup Bogor 2018 terdaftar dengan Nomor APPP 30/1/PAN.MK/2018 dengan nama pemohon pasangan nomor urut tiga, Jaro Ade- Ingrid Kansil. Selaku termohonnya KPU Kabupaten Bogor dengan tanggal pengajuan pada 10 Juli 2018 pukul 15:54 WIB.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Wali Kota. “Intinya sudah didaftarkan kami tadi,” kata Herdiyan, kemarin.

Menurut Herdiyan, laporan yang diajukan terkait temuan khusus soal daftar pemilih. Dalam rilisnya, ia menyampaikan terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Salah satunya ya ini, yang kami anggap suara siluman, itu definisi kami. Tapi kan tidak tahu, selisih data DPTb di kami ini, apakah suaranya masuk ke paslon pemenang atau paslon yang lain. Makanya mengenai DPTb ini harusnya terdaftar di form C7. Pada saat pleno juga hampir semua KPPS menyodorkan perbaikan tanda tangan berita acara. Hampir di 27 kecamatan terkait DPTb,” akunya.

Herdiyan mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti soal DPTb dan lainnya. Ia juga merasa tidak mempermasalahkan angka dan hanya mempersoalkan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor oleh KPU. “Jadi, kami tidak mempermasalahkan paslon lain. Prosesnya ada dalam amanat undang-undang. Semua ada mekanismenya. Harapan kami ada tindakan tegas kepada KPU dan Panwaslu. Mereka harus bertanggung jawab dengan kesalahan prosedur ini. Jujur kami juga berharap pemilu ulang,” terangnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Hukum, Erik Fitriadi, mengaku telah mengetahui adanya permohonan sengketa hasil Pilbup Bogor ke MK oleh salah satu paslon. Namun, ia memilih menunggu keputusan MK pada 23 Juli terkait sengketa yang diajukan.

Kami tunggu saja keputusan MK pada 23 Juli 2018. Kepaniteraan MK meregistrasi semua permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Setelah itu, Kepaniteraan MK akan menyampaikan surat kepada KPU soal status permohonan PHP yang diajukan,” tegas Erik. (fin/c/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *