Kata Kapolres Insya Allah Aman

by -

Metropolitan – Tahapan pilkada mulai masuk babak baru. Hari ini (5/7), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jawa Barat, pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwalkot) Bogor. Proses pengamanan pun dilakukan seluruh unsur polisi/TNI untuk menjamin kondusivitas.

Proses pengamanan telah berlangsung sejak awal tahapan pilkada berlangsung, September lalu hingga pelantikan. Tak tanggung, anggaran senilai Rp39 miliar telah dikucurkan untuk pengamanan pilkada serentak di Kabupaten Bogor (Rp25 miliar) dan Kota Bogor (Rp14 miliar).

Di Kabupaten Bogor, Kabag Ops Polres Bogor Kompol Faisal Pasaribu telah merinci sedikitnya ada 700 personel yang akan diturunkan pada rapat pleno yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Cibinong.

Ini terdiri dari petugas gabungan meliputi Polres Bogor, Kodim Kabupaten Bogor hingga Brimob. “Kami mengimbau tidak ada pengerahan massa lantaran hanya undangan yang bisa masuk area pleno,” kata Faisal.

Saat ini, suhu politik di Kabupaten Bogor memanas usai saling klaim kemenangan antar dua pasangan calon. Menurut faisal, pengamanan yang dilakukan terlepas ada  tidaknya aksi saling klaim.

“Pengamanannya khusus untuk pleno tetap maksimal walaupun ada atau tidak adanya yang klaim kemenangan. Ada atau tidak adanya ancaman juga pengamanannya harus maksimal. Di sini kan ditentukan nasib seseorang menjadi bupati atau nggak,” terangnya.

Sejauh ini, Faisal mengaku suasana di Kabupaten Bogor usai masa pencoblosan masih kondusif. Tetapi ia tetap mengimbau para pendukung pasangan calon yang menang tidak melakukan euforia berlebih. Siapa pun yang menang harus didukung dan mengajak pendukungnya merangkul yang kalah.

“Instruksi kita dari intel sudah melakukan imbauan ke masing-masing paslon untuk tidak ada konvoi atau arak-arakan. Kemudian yang kalah juga tidak usah mengerahkan massa untuk menyerang. Polsek juga sama, untuk mendekati timses di kecamatan. Intinya kepolisian sudah siap mengamankan untuk besok (hari ini, red),” tandas Faisal.

Hal ini diamini Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Pastika. Menurut Dikcy, berkaca pada pengalaman pilkada sebelumnya, Kabupaten Bogor tidak memiliki sejarah buruk saat maupun usai pilkada.

Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan pengamanan, termasuk patroli ke masyarakat untuk menciptakan suasana nyaman dan aman. “Tentu itu kami lakukan. Sekarang ini patroli bukan lagi untuk menjaga suara di wilayah, tetapi menjaga keamanan wilayah agar semua tetap kondusif,” kata Dicky.

Sekadar diketahui, tahapan pilkada 2018 di Kabupaten Bogor sempat diwarnai rusuh karena ulah oknum organisasi masyarakat (ormas). Ini terjadi saat pengocokan nomor urut paslon di Gedung Tegar Beriman, (14/2/18). Para anggota ormas yang mengantarkan jagoannya sempat terlibat cekcok hingga suasana jadi memanas.

Tak menutup kemungkinan, potensi kerusuhan itu kembali terulang. Namun mantan Kapolres Karawang itu yakin bahwa dengan petugas yang diturunkan dari berbagai unsur, penyelenggaraan rapat pleno di KPU Kabupaten Bogor selama dua hari tersebut akan berjalan lancar meski tanpa disertakan pasukan khusus seperti sniper dan lainnya. “Nggak ada sniper-sniperan. Insya Allah aman,” ujar Dicky.

Salah seorang tokoh sejarawan Kabupaten Bogor, Lulu Azhari Lucky, mengakui bahwa Bogor selalu aman usai pilkada. Namun ia juga berharap seluruh peserta pilkada, khususnya tim sukses paslon serta para pendukungnya, bisa menghormati hasil yang nantinya diumumkan.

“Kita serahkan kepada KPU agar dapat melaksanakan agendanya sesuai jadwal. Perlu diingat bahwa Indonesia itu negara hukum, bukan negara preman. Jadi semoga tidak ada yang rusuh-rusuh ya,” imbuh mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor ini.

TIAP PASLON BAWA 4 SAKSI 3 UNDANGAN

Komisioner Divisi Teknis, Perencanaan dan Data Ummi Wahyuni mengatakan, pleno akan dimulai pukul 10:00 WIB. Sesuai aturan, KPU akan melakukan rekapitulasi untuk tingkat pilgub Jabar terlebih dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan rekapituasi pilbup Bogor. Dirinya pun berharap proses rekapitulasi keduanya bisa selesai dalam waktu satu hari.

“Sebetulnya kami punya waktu sampai 6 Juli tapi kami harap hari itu juga selesai,” kata Ummi saat ditemui Metropolitan di Gedung Tegar Beriman di sela-sela persiapan rapat pleno, kemarin.

Karena keterbatasan kapasitas, KPU pun membatasi peserta yang boleh masuk. Masing-masing pasangan calon hanya menyediakan empat saksi dan dua di antaranya akan maju menjadi saksi utama. Selain itu, KPU juga menyediakan tiga kursi lagi untuk pasangan calon atau tim yang ingin hadir.

Di luar itu, KPU menghadirkan masing-masing tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Masing-masing kecamatan akan menghadirkan tiga PPK-nya agar bisa bergantian dan info yang disampaikan valid. Untuk kali ini, KPU juga menghadirkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari seluruh kecamatan untuk memperkuat keterangan.

“Untuk soal ini, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim penghubung dari masing-masing paslon. Jam sepuluh pleno dimulai tapi jam delapan distribusi kotak suara dari KPU ke Gedung Tegar Beriman sudah mulai. Muspida juga akan hadir,” terangnya.

Selain itu, Ummi memastikan tidak ada kebocoran suara saat rekapitulasi di tingkah bawah hingga KPU. Sebab, KPU memiliki banyak alat kontrol untuk memastikan suara tetap terjaga. Sehingga jika ada kebocoran suara bisa dengan mudah diketahui saat rekapitulasi.

“Kami punya C1 yang semua saksi juga pegang. Kalau kita mengubah satu saja, nanti saat rekapitulasi akan ketahuan. Kedua, kami punya standar peng-upload-an C1. Ini bisa dilihat masyarakat walaupun sistemnya sekarang buka-tutup. Kami pastikan tidak ada kebocoran,” yakin Ummi.

Sejauh ini, Ummi mengaku tidak ada permasalahan signifikan di tingkat bawah. Hanya ada beberapa kesalahan teknis, namun tidak berimbas pada perubahan perolehan suara.

“Kendalanya di tingkat TPS, hanya kesalahan yang sifatnya teknis saja. Tetapi untuk perolehan suara, saya pastikan teman-teman tidak ada yang mengubah atau kesalahan. Kami punya salinan model C 9 rangkap,” ujarnya.

Ummi pun berharap tidak ada pengeraham massa saat pleno berlangsung dan mempercayakan hasil pleno kepada saksi-saksi yang telah diberi mandat. Dirinya pun meyakinkan jika saat proses pleno berlangsung terdapat koreksi, KPU akan melakukan koreksi tersebut sesuai aturan. (fin/mul/d/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *