Link Banner

 

METROPOLITAN – Komposisi penempatan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ternyata ditentukan oleh pusat atau DPP, tak terkecuali untuk DPC PDIP Kabupaten Bogor. Kondisi ini pun sempat sedikit menjadi kendala saat PDIP mendaftar di KPU Kabupaten Bogor kemarin. Lantaran ada perubahan dari DPP saat proses pendaftaran berlangsung.

“Kami mekanisme partainya, selain ada pleno di DPC dan persetujuan DPD, ada juga pleno di DPP. Sehingga kami terkendala sedikit karena ada perubahan-perubahan yang mengatur komposisi, karena DPP menilai perlu ada perbaikan,” kata Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bogor Bayu Syah Johan di sela-sela pendaftaran.

Menurut Bayu, awalnya penempatan daerah pemilihan (dapil) dan nomor urut untuk para Bacaleg ditentukan DPC. Akan tetapi, ada perubahan mekanisme saat ini yang harus menunggu persetujuan dari DPD dan DPP terlebih dulu.

“Yang lebih tahu memang DPC, tetapi kalau DPP memandang perlu ada perubahan dan penyesuaian, maka kami harus mengacu pada DPP,” terangnya.

Di DPRD Kabupaten Bogor sendiri, PDIP menargetkan mampu memperoleh 12 kursi dari total 55 kursi yang diperebutkan. Sementara untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019, PDIP Kabupaten Bogor sejalan dengan pusat dan akan mengamankan suara untuk calon presiden (capres) yang diusung PDIP yaitu Joko Widodo (Jokowi).

“Target tentunya harus bisa naik, dari sekarang tujuh kursi di DPRD Kabupaten Bogor jadi 12 kursi. Perdapil minimal dua yang lolos. Untuk Pilpres jelas, karena berbarengan dengan pemilihan DPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan Pilpres, tentunya kami harus sejalan dengan pusat untuk mengamankan Pak Jokowi,” pungkas Bayu. (fin/b/sal)

Link Banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here