MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Sengketa Pilbup Bogor

by -16 views

METROPOLITAN – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang gugatan sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor, hari ini (26/7). Hal ini sebagaimana surat dari MK yang diterima KPU Kabupaten Bogor dengan nomor surat 92.28/PAN.MK/7/2018 perihal panggilan sidang.

Surat tersebut menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Ketua KPU Kabupaten Bogor sebagai termohon dalam perkara antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor 2018 Jaro Ade – Ingrid Kansil (Jadi) sebagai pemohon.

Perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan registrasi perkara nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018. dalam surat itu, keduanya diminta hadir menghadap pada sidang panel MK pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 09:00 di Ruang Sidang Gedung MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

“Iya sidang pertama besok (hari ini, red) jam 9 pagi. Agendanya itu pertama pemeriksaan permohonan. Lalu kalau mau ada perbaikan diberi kesempatan, sama pemeriksaan alat bukti pemohon. Nanti disampaikan oleh pemohon. Kami hanya mendengarkan,” kata Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaen Bogor Erik Fitriadi.

Menurut Erik, Ketua KPU Kabupaten Bogor berikut komisioner dan bagian hukum KPU akan datang pada sidang tersebut. Selain itu, dirinya mengaku tidak ada persiapan khusus karena agendanya adalah mendengarkan keterangan pemohon.

“Sidang awal kami tidak ada persiapan apa-apa hanya mendengarkan saja. Karena jawaban dari termohon itu ada pada sidang selanjutnya yang kemungkinan dilakukan 30 Juli atau awal Agustus. Setelah mendengarkan baru kami menyusun jawaban,” terangnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Pasangan Jadi, Herdiyan Nuryadin mengaku telah menyiapkan bukti-bukti untuk menguatkan gugatan. Menurutnya, guagatan yang dilayangkan bukan soal hasil tapi pada kejanggalan proses pencoblosan. Dirinya menaruh kecurigaan besar terhadap daftar pemilih tambahan (DPTb) saat pencoblosan Pilbup Bogor berlangsung. Menurutnya, tim pasangan Jadi menemukan ada 77.000 DPTb sementara rilis KPU tanggal 19 Juni 2018 hanya menyebutkan DPTb di angka 10.100-an.

“Bukti-bukti sudah kami siapkan. Jadi ada rapat pleno sebelum pleno rekapitulasi. Intinya perubahan DPTb, istilahnya dikecilin. Ada selisih, suara siluman. Kami juga tidak tahu suara itu masuk ke pasangan 1, 2, 3, 4 atau lima. Yang pasti DPTB ini harus terdaftar dan ada daftar hadir. DPTb juga diatur dalam mekanisme undang-undang, maksimal dua persen dari total DPT di TPS. Kami ada temuan juga di TPS, DPTb melebihi 2,5 persen,” terangnya. (fin/c/sal)