Panwaslu Ikut Beri Keterangan di Sidang MK

by -10 views

METROPOLITAN – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor ikut memberi keterangan tertulis pada sidang kedua sengketa perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bogor 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kedua itu akan digelar pada Selasa (31/7) dengan agenda mendengarkan keterangan termohon.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, di sidang pertama, Panwaslu turut hadir sebagai pemberi keterangan. Untuk sidang kedua nanti, Panwaslu akan menyampaikan katerangan tertulis lantaran ikut diminta.

Saat ditanya soal persiapan sidang kedua, Irvan mengaku sedang menyiapkan keterangan tertulis. Panwaslu hanya akan menjawab apa yang dituangkan pemohon saat sidang pertama. “Kami jawab saja apa yang dituangkan pemohon, terutama yang dimohonkan langsung ke Panwaslu,” terangnya.

Untuk soal Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menjadi salah satu gugatan pemohon, Irvan mengaku Panwaslu pada posisi pengawasan. Panwaslu akan lebih fokus pada poin yang dipermohonkan pemohon soal pelanggaran yang katanya ditindaklanjuti.

“Itu yang akan kami jawab. Jadi kami hanya menjawab permohonan pemohon dari sudut pandang Panwaslu. Kami tidak berpihak kepada pihak mana pun dan kami siap memberi keterangan apa pun sesuai tugas kami,” ungkap Irvan.

Sebelumnya, kuasa hukum pasangan Jaro Ade-Ingrid Kansil (Jadi), Herdian Nuriyadin, selaku pemohon, mengaku mengajukan tujuh gugatan dalam sidang perdana di MK, (26/7). Dirinya pun telah memaparkan seluruh isi gugatan di depan majelis hakim dan meyakini 99% gugatannya diterima.

“Kami memiliki bukti kuat yang bisa memenangkan gugatan ini. Jika bukti kami tidak kuat, tidak mungkin ini teregistrasi dan saat ini baru selesai sidang pemeriksaan pendahuluan,” aku Herdian.

Dalam gugatannya, Herdian meminta MK membatalkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati Bogor 2018. Menurutnya, ada beberapa alasan atas tuntutan pembatalan hasil pleno perolehan suara di antaranya karena tidak sahnya suara DPTb.

“DPTb yang tidak jelas dan mencapai 77.000 lebih menjadi alasan kami dalam menuntut pembatalan hasil pleno perolehan suara pilbup Bogor kepada hakim MK,” terangnya. (fin/b/sal/run)