News, Sport and Lifestyle

Pelantikan Gubernur, Walikota dan Bupati 4 Tahap

METROPOLITAN – Berdasarkan surat dari Mendagri nomor 270/720/OTDA pada tanggal 29 Juli 2018 hal penegasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, yakni pelantikannya empat tahap.

Untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat, sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) yakni 13 Juli 2018 dan pelatikannya ditahap pertama (12/9) dan dilanjutkan Walikota Bekasi, Bupati Purwakarta,Walikota Cirebon, Walikota Sukabumi, Bupati Sumedang, Bupati Bandung Barat dan Walikota Bandung dilantik pada tangga 20 September 2018.

Sedangkan pelantikan tahap dua yakni 20 Desember 2018, Bupati Kuningan, Walikota Banjar, Majalengka dan Bupati Subang. Sementara pelantikan tahapan ketiga yakni Bupati Bogor dan Bupati Garut dilantik tanggal 14 Maret 2019. Tahap keempat yakni Bupati Cirebon, Ciamis dan Wali Kota Bogor pada tanggal 6 Juni 2019.

Menangapi hal tersebut, Komisioner KPU Kota Bogor Samsudin mengatakan, pelantikan Wali Kota Bogor sesuai dengan AMJ dan tidak adanya sengketa pilkada. 23 Juli 2018 nanti, Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi akan meregistrasi semua permohonan Perselisihan Hasil Pemilihans (PHP) ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) untuk diperkara PHP.

Setelah itu, Kepaniteraan MK akan menyampaikan surat kepada KPU bahwa permohonan PHP yang diajukan adalah sekian permohonan dengan rincian daerah a, b, c,. Kemudian, dengan dasar surat tersebutlah, KPU akan menyampaikan dan meneruskan kepada 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 154 KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Dengan dasar surat MK tersebut dan tidak ada permohonan PHP ke MK, bisa menetapkan Paslon terpilih. Hal ini sesuai dengan surat Mendagri terkait pengusulan pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih yang salah satu dokumennya adalah Surat Keterangan Tidak ada Permohonan PHP di MK,” bebernya.

Dengan demikian, teman-teman tetap stand by dengan segala perkembangan informasi yang akan di sampaikan berdasarkan koordinasi dengan Kepaniteraan MK. Sesuai pasal 5 ayat 5 PKPU 9 tahun 2018, penetapan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama satu hari setelah MK melakukan registrasi Permohonan PHP dalam buku registrasi perkara konstitusi.

“Kami akan menyiapkan satu group khusus bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menjadi Termohon dalam Perkara PHP Tahun 2018 di MK. Jadi baru 23 Juli 2018 akan ada info dari MK,”tukasnya. (ads/b/sal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *