News, Sport and Lifestyle

Pembangunan Uhamka Ilegal?

JONGGOL – Proyek Pembangunan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) di Desa Balekambang, Kecamatan Jonggol terancam gagal. Selain proses pembebasan lahan yang belum selesai, pembangunan universitas yang di gadang-gadang terbesar se Asia Tenggara dengan luas tanah mencapai 100 hektare lebih itu diduga belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor.

Proses pembangunan proyek Uhamka ini terkesan tertutup, kami dari BPD belum pernah dilibatkan dengan pihak Uhamka,” ujar ketua BPD Desa Balaikambang Tresno kepada awak media.

Menurutnya, selain pembebasan lahan yang tidak transparan, proses perijinan dari desa juga sama sekali belum ditempuh. Bahkan saat kami konfirmasi ke BPT kabupaten Bogor ternyata pembangunannya belum mengantongi IMB. Namun herannya pembangunannya sudah mulai dikerjakan.

Senada dikatakan Sekdes Balekambang, H Acep juga mengeluhkan proses pembebasan tanah dan pembangunan Uhamka yang tidak melibatkan aparat desa setempat secara maksimal

Sejauh ini saya selaku sekdes tidak pernah mengetahui atau proses perizinan bangunan tersebut. Baik, mengenai domisili atau perizinan lainnya, kan tim perijinan sudah dibentuk. Hanya informasinya sebagian warga sudah dibayar, namun masih banyak warga yang belum menerima pembayaran dari pihak Uhamka, ” terangnya.

Menurut Acep, apabila benar bangunan itu tidak mengantongi izin atau IMB. Maka, jelas ini merupakan preseden buruk bagi proses perizinan di Kabupaten Bogor.

Seharusnya Uhamka sebagai lembaga pendidik yang besar Uhamka seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat dalam mengikuti aturan-aturan perundang-undangan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Kades Balekambang Anap saat dikonfirmasi membenarkan pembayaran tanah kepada warganya belum selesai, selain itu proses pembuatan perijinan juga pihaknya tidak dilibatkan.

Pak Dadang itu pelit dan sulit, itu karakternya. makanya dalam proses pembebasan lahan kami tidak dilibatkan secara maksimal, termasuk kompensasi dari dia belum kami terima, makanya staf desa yang lain selalu menagih, padahal urusan dengan Uhamka belum beres. Kalau memang tidak ada IMB silahkan dibongkar bangunannya, dan itu kewenangan pemerintahan pusat, yang jelas dari pihak desa sudah memberikan rekomendasi ijin lingkungannya,” jelas Kades Anap.

Ia juga memprediksikan pembangunan Uhamka ke depannya bakal menemukan kendala, karena warga yang terkena pembebasan lahan tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh pihak Uhamka.

Itu pembangunan Uhamka pasti menemui kendala, selain perijinan yang tak kunjung selesai, pembebasan tanahnya juga akan menuai masalah, lantaran warga menginginkan nilai yang lebih besar,” tambahnya.

Terpisah, kontraktor pembangunan Uhamka, Dayat menjelaskan yang paling bertanggujawab dalam pengerjaan proyek adalah yayasan muhammadiyah. Dirinya mengaku hanya sebagai pelaksana pembangunan, adapun permasalahan ijin dan pembebasan tanahnya itu diluar kewenangannya.

Kalau yang mengurus dan bertanggujawab secara penuh sudah diserahkan ke Pak Dadang, ya itu termasuk pembuatan IMB, pembebasan lahan. Jadi tanyakan saja kepada beliau. Sebelumnya juga sudah beberapa kali Satpol PP Kabupaten Bogor datang ke lokasi, ya saya sampaikan kalau menutup silahkan, namun kordinasi dulu dengan pemilik proyek,” tukas Dayat.(bo/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *