Sampai Juli Sudah Ada 25 Kasus

by -

Tindak kekerasan terhadap anak semakin marak. Pelakunya pun bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak itu sendiri. Sampai Juli 2018, sudah ada 25 kasus kekerasan anak yang ditangani Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi keprihatinan apalagi bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati hari ini.

Masih melekat di benak kita, kejadian tindak kekerasan terhadap anak siswi sebuah sekolah di wilayah Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor. Pelaku dan korban melibatkan anak-anak . Begitu juga kejadian di wilayah Kecamatan Bojonggede di mana ayah tiri tega melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya yang masih balita. Ada juga kejadian di wilayah Kecamatan Citeureup, korban seorang siswi SMK FN (15) dicabuli secara bergilir hingga berujung meninggal dunia. Yang terbaru, nasib malang LC (14) yang selama empat tahun digauli ayah kandungnya sendiri.

Dengan rentetan kasus tersebut, Kekerasan dan kejahatan seksual yang dialami anak-anak di Kabupaten Bogor semakin memprihatinkan sehingga patut menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya peran orang tua, tapi juga harus jadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak terulang kembali sehingga bisa dicegah sedini mungkin.

Predikat Kota Layak Anak bagi Kabupaten Bogor berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah kekerasan anak. Bahkan tahun lalu,  Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut Bogor darurat atau masuk dalam zona merah kekerasan anak. Tercatat, pada 2017 ada 57 kasus sedangkan terhitung dari Januari hingga Juli jumlahnya sebanyak 25 kasus.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Bogor Dian Mulyadiansyah mengatakan, melakukan langkah preventif dengan memberikan penguatan sosial terhadap para perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kabupaten Bogor. Mereka, kata dia, menggunakan tehnik strategi dan media masing-masing dalam memerangi serta, mengingatkan masyarakat untuk menghindari dari upaya-upaya terjadinya tindak kekerasan di lingkungannya. “Sedangkan upaya pendampingan bagi korban maupun pelaku tindak kekerasan, tetap akan kami lakukan dengan menugaskan Satuan Bhakti Pekerja Sosial, selama masih masuk dalam kriteria anak ( usia 5-18 Tahun) berdasarkan surat permohonan dari pihak kepolisian,” jelas Dian kepeda Metropolitan.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna memberikan pendampingan selama proses hukum berjalan. Selain itu pendampingan dilakukan memberikan hak-hak dasar anak seperti hak dasar keamanan, kenyamanan dan keadilan bersamaan dengan pendampingan terhadap keluarganya. “Namun sejauh ini kendalanya, masih banyak atau pihak keluarga yang enggan atau tidak mau melapor, akan tetapi dengan adanya pemberitaan di media tentunya membantu kami untuk menindaklanjuti sejauh mana kebenaran dari pemberitaan tersebut,” paparnya.

Dian mengatakan, pendampingan juga dilakukan di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah agar mau menerima dan membantu pulihnya kepercayaan diri anak dan keluarga. Sehingga nantinya dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sosialnya seperti masyarakat pada umumnya.

“Dalam hal melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan yang memerlukan pemulihan psikososialnya akan diberikan pemulihan kejiwaannya di Panti Sosial Trauma Central Bambu Apus di Jakarta Timur,” bebernya.

Sedangkan untuk para pelaku tindak kekerasan, Lanjut Dian, yang masih di bawah umur akan dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (BRS ABH) di Cileungsi. Hal ini dilakukan setelah mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus yang melibatkan anak didalamnya atau berdasarkan putusan pengadilan anak. “Korban tindak kekerasan yang meninggal dunia, Dinsos mengupayakan keluarga mendapat perhatian dan bantuan kerohiman dari kementerian sosial. Sampai Juni 2018 telah terjadi 25 kasus tindak kekerasan terhadap anak, dimana pelakunya bukan hanya orang dewasa tapi juga telah melibatkan anak di bawah umur,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Relawan Peduli Kesehatan Bogor Barat Dessy Suprihatini menuturkan, maju atau tidaknya sebuah bangsa, tidak bisa dilepaskan dari peran para generasi mudanya. Di mana termasuk di dalamnya ialah anak-anak, yang kelak akan tumbuh dan berkembang untuk menjadi pemimpin dan sosok-sosok penting untuk membangun sebuah negara. “Maka dari itu, kehadiran dan peran dari anak-anak sebagai bagian dari elemen masyarakat juga sama pentingnya, dengan peran orang-orang dewasa lain. Betapa pentingnya kehadiran anak sebagai elemen dari masyarakat, ditandai salah satunya oleh Pemerintah dengan menetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional (HAN),” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Uun itu.

Uun menuturkan, anak tersebut yang mana diketahui sebagai salah satu upaya penjaminan hak anak yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi sesuai harkat dan martabat, serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Anak adalah harapan bangsa di hari anak nasional ini, orang tua itu sendiri lebih utama untuk mengawasi terhadap anak, upaya tersebut untuk menekan angka kekerasan terhadap anak,’’ ujarnya.

ZONA MERAH

Komnas PA pernah memperingatkan Pemerintah Kabupaten Bogor agar lebih memperhatikan kasus kekerasan terhadap anak. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyatakan Kabupaten Bogor berada di garis merah kasus kekerasan pada anak. Berdasarkan data di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bogor tercatat bahwa kasus KDRT dan anak 139 kali selama 2016 dimana 50 persennya merupakan kasus pelecehan seksualitas. “Maka dari itu, Bupati harus membangun gerakan perlindungan anak di masing-masing kampung,” kata Arist.

Bukan tanpa alasan Komnas PA menyebut Bogor darurat atau masuk dalam zona merah kekerasan anak. Dalam tiga tahun terakhir angkanya terus meningkat dan kasus menonjol kejahatan seksual. Dalam catatan Polres Kabupatan Bogor, kasus kekerasan anak sepanjang 2016 berjumlah 139 laporan yang menimpa anak di bawah umur. Jumlah tersebut meningkat dari 2015 yang tercatat sebanyak 84 laporan dan 61 laporan sepanjang 2014.

Arist juga memaparkan, dalam enam tahun terakhir untuk skala nasional dilansir 21.689.797 kasus itu mulai dari kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan perebutan anak, eksploitasi ekonomi, hingga perdagangan manusia. “Catatan Komnas PA pada 2016 terjadi 625 kasus dan dalam skala nasional paling dominan kasus kekerasan anak terjadi di wilayah Jabaodetabek. Trennya selalu naik. Bogor memasuki zona merah bersama Jakarta dan Bekasi,” papar Arist.

Kepala Subbagian  Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita Lena menambahkan, kebanyakan kasus kekerasan anak atau kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melapor kepada polisi. “Kebanyakan antara korban dan pelaku menyelesaikan kasus-kasus kejahatan anak dan kekerasan dalam rumah tangga secara kekeluargaan,” papar Ita.

Salah satu alasannya karena kasus tersebut sebuah aib keluarga dan tingkat ketergantungan para korban secara finansial kepada para pelaku. Namun, secara legal bisa saja kejahatan sekecil apapun dilaporkan kepada polisi. “Fungsi polisi juga tidak melulu menindak, bisa saja dengan anjuran mediasi dan kita awasi pascatercapai kesepakatan,” kata Ita. (mul/c/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *