Semua Paslon Harus Move On…

by -

METROPOLITAN - Keberatan terhadap berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) Bogor terus mengalir. Tak tanggung, saksi dari tiga pasangan calon (paslon) menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor. Di antaranya saksi dari paslon nomor urut tiga Jaro Ade-Ingrid Kansil, saksi paslon nomor empat Gunawan Hasan-Ficky Rhoma dan saksi paslon nomor lima Ade Wardana-Asep Ruhiyat.

Munculnya keberatan para saksi itu pun ditanggapi santai Wakil Direktur Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Media David Rizar Nugroho. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan para paslon adalah hak masing-masing. Namun, menurutnya, pasca pleno KPU Kabupaten Bogor perlu dibangun semangat rekonsiliasi. “Semua pihak harus move on, menatap ke depan, pilbup Bogor sudah selesai,” katanya.

Pemegang gelar Doktor Komunikasi Pembangunan lulusan IPB ini bisa memahami jika ada pihak-pihak yang belum bisa menerima hasil pleno KPUD Kabupaten Bogor. Hal itu, jelas David, adalah hal lumrah dalam demokrasi. “Terutama pihak yang punya hope besar menang dan ternyata kalah. Orang putus cinta saja butuh waktu untuk move on, apalagi ini kalah di pilkada,” ucapnya.

Dosen Ilmu Komunikasi Diploma IPB dan Universitas Pakuan ini yakin pada akhirnya waktu yang akan menyembuhkan luka. “Yang kita tidak inginkan berlarut-larut, membabi buta sehingga kehilangan common sense (akal sehat, red). Rakyat Kabupaten Bogor sudah menentukan pilihannya untuk dipimpin Hadist, ini kenyataan yang harus diterima semua pihak,” ujarnya.

Menurut David, stakeholders yang terkait penyelenggaraan pilbup Bogor sudah berbuat maksimal dan memberikan yang terbaik. Buktinya, penyelenggaraan pilbup Bogor berjalan aman, damai dan lancar serta demokratis. Untuk itu, Hadist menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara pilbup Bogor, terutama KPUD beserta jajarannya, Panwaslu dan aparat keamanan.

Mari kita merekatkan kembali, meluruskan shaf untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju. Kontestasi sudah usai, saatnya kita semua membangun Kabupaten Bogor,” pintanya.

Untuk diketahui, pada rapat pleno, tiga saksi menyatakan keberatannya. Saksi paslon nomor urut tiga, Asep As’ary, menilai penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bogor gagal secara sistem. Hal tersebut berawal dari temuan perubahan berita acara yang tak melewati mekanisme aturan pemilihan umum.

Dari temuan kami, ada perubahan form DA1 yang dilakukan 27 kecamatan. Namun, mereka tidak memberikan jawaban tegas dan tidak mendasar sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2018,” kata lelaki yang akrab disapa Riben itu.

Selain itu, Riben mengaku sudah mengantongi bukti adanya politik uang di pilkada Kabupaten Bogor. “Kami dari paslon tiga menemukan kejanggalan. Kami juga punya bukti soal politik uang,” akunya.

Senada, kuasa hukum paslon nomor tiga, Herdian, mengaku akan menempuh proses hukum dengan melaporkan ini ke Bawaslu RI dan KPU RI. “Kami menilai sistem dan kebijakan yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bogor telah melabrak aturan PKPU dan ini tidak boleh dibiarkan,” kata Herdian.

Sementara saksi paslon nomor lima, Geri Permana, merasa ada permainan dari penyelenggara pemilu yang merugikan para calon peserta pilkada. “Ini seperti ada konspirasi dan pemerintah melalui lembaga terkait harus turun tangan,” ujar Geri.

Meski demikian, tidak ditandatanganinya berita acara oleh tiga saksi tidak mengubah hasil pleno. Bahkan jika sekali pun kelima saksi tidak menandatangani berita acara pleno, tetap sah.

Kami saat pleno ini terbuka sekali. Ada pun keberatan dari para saksi merupakan hal wajar. Jadi saksi yang menandatangani itu hanya dua, tapi tetap sah. Walaupun kelimanya tidak menandatangani, tetap sah,” terang Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto. (fin/c/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *