Tiap Hari Makan Debu

by -

Bebas dari debu jalanan hingga kini masih menjadi mimpi warga di tiga kecamatan. Beragam protes sudah dilayangkan tapi tak pernah terselesaikan. Ratusan ribu warga di Parungpanjang, Rumpin dan Gunungsindur setiap hari masih dipaksa makan debu jalanan.

Wajah tiga kecamatan di ujung utara Kabupaten Bogor itu berbeda dengan puluhan tahun silam. Tak ada lagi binatang ternak menari dengan lenggak-lenggoknya saat menyantap rumput yang menghijau di setiap sudut. Tahun terus berganti rumput yang dulu hijau kini berubah kecokelatan penuh lumpur kental imbas jalur tambang. Binatang ternak tidak lagi menari, mereka lambat laun terus bermigrasi mencari santapan lezat ke tempat lain. Tambang bertipe C ini seakan tanpa hentinya terus menerus menguras kekayaan yang ada di tiga kecamatan.

Setiap bulan warga meminta keadilan akibat polusi yang seolah menjadi menu makanan setiap hari. Mereka sering melakukan aksi atas apa yang mereka rasakan. Tuntutan aksi hanya minta dibuatkan jalur khusus tambang. Tapi sering kali mereka tidak membuahkan hasil, sering kali pemerintah Kabupaten Bogor itu sendiri sering ingkar janji. Apalagi pengawasan tambang kini diambil Provinsi Jawa Barat. Masyarakat sempat diberi asa saat Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memportal jalur pertambangan di ruas Jalan Raya Mohamad Toha Kampung Malang Tengah RT 01/01, Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang, pada 2015 lalu. Portal setinggi 2,9 meter pun sudah dioperasikan. Arah masuk ke Parungpanjang sempat ditutup. Tapi solusi itu tidak tepat sasaran, sehingga dinilai gagal, karena hal itu dianggap bertentangan dengan kehidupan sosial.

Pekan lalu, aksi Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) kembali menggema di Bumi Tegar Beriman. Mereka menggeruduk Kantor Bupati Bogor. Aksinya diredam dengan janji-janji pejabat. Janji pun berusaha ditepati, Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor membahas derita warga tiga kecamatan di Ruang Rapat Bupati Bogor, kemarin. Rapat membahas dari aspek kesehatan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah pengangkut truk tambang bertipe galian C yang kerap kali yang melintasi jalan umum. Hal itu berdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) seperti catatan AGJT mencapai tercatat 9.000 kasus di Kecamatan Parungpanjang pada 2017 lalu.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor Rustandi mengungkapkan, para camat akan mendata secara rinci warga yang terkena dampak, didampingi Dinas Kesehatan, yang kemudian akan digunakan sebagai bahan audiensi dengan Pemprov Jabar, untuk pembangunan jalur tambang. “Belum ada putusan apakah akan dibangun atau tidak. Tadi kita cuma jaring aspirasi dari wilayah masalah apa saja akibat angkutan tambang itu. Nanti kita akan undang juga tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha tambangnya,” kata Rustandi kepada kepada Metropolitan.

Ia menuturkan, pengusaha Quarry dan Transporter akan dipanggil pada Rabu (25/7). Pemkab ingin mendengarkan masukan dari mereka, mencari solusi mengatasi sengkarut jalur tambang. Namun, dirinya belum memastikan kapan akan melakukan audiensi dengan Pemprov Jabar. “Rencana kita mau audiensi dengan Gubernur Jabar untuk percepatan kebijakannya, tapi belum dijadwalkan. Percepatan pembangunan jalur tambang, menurutnya tetap memerlukan studi kelayakan dan berkoordinasi dengan wilayah di luar Kabupaten Bogor,” ucap Rustandi.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Erwin Suriana mengaku, pihaknya akan mendata berapa masyarakat di sekitar jalur tambang dan industri yang terkena penyakit. Namun, kadang mereka sudah kena penyakit tapi tidak lapor ke Dinkes. Menurutnya, perlu sosialisasi dengan mengunjungi masyarakat langsung. “Prinsipnya, kalau dari sisi pembiayaan kan ada BPJS. Fasilitas kesehatan pun ada puskesmas yang sudah siap. Jika ISPA merupakan penyakit yang paling banyak ditemui di wilayah tambang maupun industri. Pastinya kita mau data terlebih dahulu,” kata dia.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hasan menjelaskan, realisasi pembangunan jalur tambang belum diputuskan. Namun yang pasti, jalan khusus tambang dalam tahap pembahasan untuk di ajukan ke Provinsi Jawa Barat. “Tadi rapat tertutup pembahasan soal jalan yang kerap kali rusak akibat hilirnya kendaraan truk tambang. Soal usulan warga itu untuk jalur khusu tambang kewenangannya ada di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. (mul/c/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *