News, Sport and Lifestyle

Warga Ancam Ontrog Pemprov Jabar

METROPOLITAN – Penolakan warga Parungpanjang terhadap truk tronton di wilayahnya kian memanas. Warga pun mengancam akan mengontrog Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal itu disuarakan warga saat menghadiri rapat audiensi yang dilakukan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), pengusaha galian (Quari), sopir tronton dan masyarakat yang belum mencapai kata kesepakatan, kemarin.

Pantauan Metropolitan, rapat audiensi dipimpin langsung Camat Parungpanjang, Edi Mulyadi didampingi Kapolsek Parungpanjang, Kompol Nurohim. Hadir pula perwakilan dari Danramil 2119 Parungpanjang, Dishub Kabupaten Bogor, Dishub Jawa Barat, Dinas PUPR Kabupaten Bogor dan para Kepala Desa. Sementara di rapat tersebut tidak terlihat perwakilan perusahaan tambang.

Warga sekitar, Ujang Sutisna mengatakan, bukan tanpa alasan ia bersama rekan-rekannya akan mengontrog Kantor Pemprov Jabar. Sebab, musyawarah di level kecamatan dan kabupaten sudah sering dilakukan, namun tidak membawa hasil maksimal. “Sudah berulangkali rapat namun hasilnya tetap saja nihil. Kalaupun ada kesepakatan, ujungnya pasti dilanggar dan dilupakan. Jadi intinya kita harus datangi Pemprov Jawa Barat, saya siapkan dua bis untuk ke Bandung,” katanya dalam rapat audiensi di aula Kantor Kecamatan Parungpanjang, kemarin.

Hal senada diungkapkan Tokoh Masyarakat Parungpanjang, TB Ule Sulaeman. Menurutnya, warga Parungpanjang sudah bosan mendengar bahasa pengalihan tentang kewenangan dan basa basi tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap instansi. “Jujur saja, inti masalahnya karena semua pihak tidak ada niat dan tidak becus menyelesaikan masalah ini. Sudah 20 tahun lebih warga Parungpanjang merasakan, mengeluhkan dan menyuarakan dampak buruk tambang. Namun tidak kelar-kelar,” cetusnya.

Begitu juga yang disampaikan perwakilan dari Masyarakat Peduli Parung Panjang (MP3), Aris Gunawan. Menurutnya, tuntutan utama warga adalah pemberlakuan jam operasional atau jam melintas bagi truk tambang di wilayah Parungpanjang yang disamakan dengan pemberlakuan jam operasional di wilayah Gunungsindur dan Rumpin. “Itu saja dulu yang dikonkretkan. Termasuk penertiban sopir dibawah umur dan penegakan peraturan bagi yang melanggar kesepakatan tersebut. Prinsipnya, kami tidak mau mengganggu usaha tambang dan usaha transporter, tapi mengajak berbagi keadilan dan hak dalam penggunaan jalan,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadi Wibawa mengaku siap mengawal perjuangan masyarakat hingga ke tingkat Provinsi. “Jadi jangan sampai disini. Ayo datang beramai-ramai ke provinsi. Karena memang tidak akan selesai disini, sebab kewenangan ada di Pemprov Jawa Barat,” ajaknya.(sir/c/rez)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *