Warga mengambil air di Sungai Kalimati, Juwangi, Boyolali,Selasa (31/7). Musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini membuat puluhan desa di Kabupaten Boyolali, mengalami kekeringan. Sedikitnya 40 desa di 4 kecamatan lereng Gunung Merapi itu dilanda kekeringan,Keempat kecamatan tersebut adalah Wonosegoro, Cepogo, Kemusu, dan Juwangi. Arief budiman Radar Solo

METROPOLITAN – Nasib nahas dialami sejumlah warga Sukabumi. Mereka harus rela mencari air bersih hingga kiloan meter. Terlebih saat ini kekeringan sudah merambah 13 kecamatan. Padahal di akhir Juli 2018, jumlah kecamatan yang terdampak kekeringan baru 12 kecamatan. Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, siaga darurat kekeringan tersebut mulai berlaku sejak 6 Agustus hingga 31 Oktober 2018. ”Data terakhir jumlah wilayah yang melaporkan dampak kekeringan bertambah menjadi 13 kecamatan,” beber Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Maman Suherman, Selasa (14/8).

Daerah yang terdampak kekeringan itu tersebar di Utara maupun Selatan Sukabumi. Yakni Kecamatan Cikakak, Gunungguruh, Cibadak, Palabuhanratu, Warungkiara, Bantargadung, Cikembar, Gegerbitung, Simpenan, Kabandungan, Waluran, Lengkong, Parungkuda, Ciambar, Jampangtengah, Jampangkulon dan Caringin. Wilayah yang terdampak kekeringan tersebut hampir menyamai pada 2017 yang mencapai 24 kecamatan.

Bertambahnya daerah terdampak kekeringan tersebut disikapi pemda dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan lantaran mengacu pada warga yang mengeluhkan kesulitan air bersih. Selain itu, ada wilayah yang area pertaniannya kesulitan pasokan air.

Sejumlah wilayah tersebut, jelas Maman, ada yang sudah disalurkan air bersih melalui mobil tangki air maupun pemasangan pipa air. Upaya pemberian bantuan air itu dikoordinasikan dengan sejumlah instansi terkait seperti PDAM dan PMI.

Selain itu, BPBD Kabupaten Sukabumi juga menetapkan status waspada darurat kekeringan terhitung mulai 1 Agustus hingga 30 September 2018. Penetapan status tersebut berdasarkan keputusan Bupati Sukabumi Nomor 360/Kep.462-BPBD/2018. Sementara beberapa wilayah yang terdampak kekeringan yakni 13 kecamatan, 27 desa, 91 kampung, 11,463 Kartu Keluarga (KK) dan 31,821 jiwa.

Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi Usman Jaelani mengatakan, dengan adanya status tersebut akan mempercepat kinerja instansi terkait, khususnya BPBD, dari antisipasi hingga penanggulangan. “Penetapan status siap siaga darurat kekeringan ini rencananya hanya satu bulan,” kata Usman.

Sampai kini, jelas Usman, sudah ada belasan kecamatan yang melaporkan bahwa ada beberapa desanya yang kekeringan, khususnya sulit mendapatkan air bersih. Akibat kekeringan, BPBD sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Tirta Jaya Mandiri (TJM) Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pendistribusian air bersih kepada lokasi permukiman warga yang mengalami kekeringan. “Kami sudah mengadakan rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana kekeringan dengan instansi terkait, termasuk kodim dan polres serta lembaga lainnya,” ungkapnya.

Saat ini BPBD sudah mulai melakukan penanganan sejumlah wilayah kekeringan dengan mengirimkan air bersih. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan minum dan kebutuhan rumah tangga. “Kami sudah melakukan penanganan terhadap wilayah yang sudah mengalami kekeringan dengan cara mengirim air bersih ke beberapa wilayah,” pungkasnya. (su/lip/mam/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here