METROPOLITAN – Kebutuhan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2018 membengkak. Sebelum perubahan anggarannya Rp7,65 triliun namun berubah menjadi Rp8,05 triliun atau naik Rp398,2 miliar. Pembengkakkan belanja ada pada belanja bantuan sosial (bansos) dari sebelumnya Rp22,921 miliar menjadi Rp46,264 miliar. Jumlah tersebut naik Rp23.342 miliar atau lebih dari 100 persen.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin mengatakan, target pendapatan setelah perubahan hanya Rp7,05 triliun atau naik Rp171,57 miliar dari sebelum perubahan yakni Rp6,88 triliun. Artinya, masih ada defisit di atas Rp1 triliun lantaran target belanja naik signifikan. “Tapi ini masih bisa berubah. Mungkin saja target pendapatannya dinaikkan karena target belanja naik signifikan. Maka ada defisit di atas Rp1 triliun,” kata Yuyud saat ditemui Metropolitan di ruang kerjanya, kemarin.

Selain belanja bansos, perubahan paling signifikan pada pos belanja daerah ada pada komponen belanja tidak langsung. Sebelum perubahan, belanja tidak langsung hanya Rp3,78 triliun dan naik menjadi Rp4,03 triliun atau naik Rp247,8 miliar.

Menurut Yuyud, Pemerintah Kabupaten Bogor harus realistis. Sebab, porsi APBD Perubahan hanya untuk tiga bulan terakhir. Target yang dicanangkan terutama untuk pos belanja harus benar-benar dimatangkan kembali. “Nanti ada pembahasan termasuk penyelarasan juga. Entah target belanja dikurangi atau bagaimana, tapi yang pasti kalau target pendapatan harus naik. Jangan kurang dari Rp200 miliar kenaikannya,” terang Yuyud.

Terpisah, Koordinator Advokasi Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak mengatakan, yang harus ditelusiri saat ini adalah kemana dana tersebut teralirkan. Sebab, penunjukan lembaga penerima bansos harus dibicarakan sebelum penetapan. “Kalau dulu cukup lewat propossal, sekarang ketat demi akuntabilitas. Di luar itu melanggar, bisa menjadi temuan BPK. Bisa kita lihat kalau fenomenanya setelah pesta demokrasi, apakah ke lembaga yang mungkin berafiliasi dengan salah satu peserta pilkada atau benar-benar tepat sasaran. Tapi kami belum melihat sejauh itu,” kata Anwar.

Selain itu, bansos juga tidak bisa terus menerus ditingkatkan. Sebab, ketika masalah sosial yang digarap lembaga di luar SKPD sudah menjadi problem mendasar, harus ditangani oleh pemerintah sendiri secara berjkelanjutan dan keuangannya dikelola secara akuntabel.

“Jadi tidak bisa setiap tahun meningkat, harusnya malah menurun. Dengan asumsi, pemerintah semakin profesional dan membenahi problem sosial sendiri, tidak lewat lembaga di luar pemerintah. Dana bansos ini bukan lagi sebagai pembinaan institusional. Pemda tidak bisa terus mengandalkan institusi di luarnya, harus diselesaikan sendiri. Kalau butuh bantuan, ya di pihak ketigakan melalui lelang, bukan melulu lewat bansos,” terangnya.

Saat ini, Anwar merasa pengelolaan dana bansos sudah sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu, khsusunya untuk peruntukan. Peruntukannya lebih kepada lembaga sosial yang sifatnya tidak menjadi bagian dari kerja-kerja SKPD. Contohnya, untuk lembaga-lembaga yang melakukan kerja sosial seperti yang mengatasi kemisikinan dan tidak bisa ditangani SKPD terkait.

Selain itu, penerimaan bansos ini juga tidak bisa berulang kepada lembaga tertentu. Asumsinya, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk lembaga yang bekerja pada level yang sebenarnya menjadi wilayah kerja SKPD.

“Mungkin lembaga punya fokus isu di masalah sosial, silakan. Tapi pemerintah tidak boleh mengalokasikan terus menerus karena memang itu wilayah kerja pemerintah, jadi harus ditangani pemerintah. Kalau pun pemerintah butuh pihak ketiga, harus melalui mekanisme yang lebih akuntabel seperti lewat lelang,” pungkas Anwas. (fin/c/els)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here