Link Banner

METROPOLITAN – KPU Jawa Barat memastikan tidak ada bakal calon anggota legislatif (bacaleg) berstatus mantan narapidana (napi) kasus korupsi, narkoba dan kejahatan untuk DPRD Jawa Barat 2019. KPU pun telah melakukan verifikasi ketat untuk mendeteksi adanya mantan napi yang didaftarkan partai politik (parpol) di pemilihan legislatif (pileg) 2019.

“Atas dari itu, KPU Jabar mengapresiasi apa yang dilakukan pimpinan parpol. Komunikasi dan kerjasama Yang baik antara pimpinan parpol dengan KPU Jabar menjadi kunci hal itu bisa terjadi,” kata Komisoner KPU Jabar Endun Abdul Haq. Menurutnya, hasil penelitian yang dilakukan tim verifikasi tidak menemukan seorang pun bacaleg yang terindikasi bermasalah.

Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, tahapan selanjutnya adalah penyusunan dan penetapan DCS 8-12 Agustus, pengumuman DCS dan persentase keterwakilan perempuan 12-14 Agustus.

“Hasil verifikasi perbaikan ini juga tidak bisa diubah, kecuali oleh tiga hal yakni bacaleg meninggal dunia, adanya tanggapan masyarakat yang terbukti kebenarannya, dan ada yang mengundurkan diri tetapi tidak bisa diubah kecuali diperbaiki oleh KPU di DPT,” terangnya.

Setelah itu, lanjut Endun, masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS 12-21 Agustus, permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS 22-28 Agustus, penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU 29- 31 Agustus, pemberitahuan pengganti DCS 1-3 September, dan seterusnya hingga pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) 21 sampai dengan 23 September 2018.

Hasil verifikasi perbaikan tersebut selanjutnya diserahkan kepada parpol, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. (rmol/sal)

Link Banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here