Link Banner

METROPOLITAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diminta segera turun tangan soal proyek pembangunan bantuan sarana air bersih di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu. Ironisnya, proyek yang menelan anggaran Rp399 juta dari Kementerian Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dinilai mangkrak.

“Saya mengecam bupati Sukabumi tidak bisa membangun Sukabumi. Bagaimana bisa ada proyek bantuan pemerintah pusat bisa mangkrak selama empat tahun?” ketus Ketua Umum Gapura RI Hakim Adonara kepada Metropolitan, kemarin.

Ia menegaskan persoalan harus segera ada kejelasan, sebab tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kasus lainnya seperti proyek APBD di kawasan Kecamatan Palabuhanratu pun dinilai mangkrak. Tetapi diakui Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selalu beres. “Aneh, tiap tahun Kabupaten Sukabumi selalu menyandang predikat WTP dari BPK. Jika begini, artinya dugaan kuat telah terjadi korupsi berantai,” tegasnya.

Dugaan koruspi berantai ini bisa juga dimulai dari tingkat teknis pengalokasian anggaran, pendistribusian anggaran hingga perencanaan anggaran di Kabupaten Sukabumi. “Jadi saha anu gelo teh sebenarnya (Jadi sebenarnya siapa yang gila, red), kawan-kawan pegiat antikorupsi atau pejabat pemerintah?,” cetus Hakim.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Seksi Pendayagunaan ESDM Muksi meminta proyek sumur bor tersebut dilanjutkan. “Kami meminta agar pembuatan sumur bor dilanjutkan kembali. Apalagi pekerjaan ini didanai anggaran kementerian yang cukup besar,” kata Muksi. (kng/lan/yok/run)

Link Banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here