Nyaleg, ASN Rawan Politisasi Program Pemerintah

by -

METROPOLITAN – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti camat, kepala desa (kades) hingga birokrat di Kabupaten Bogor tercatat ikut maju di pileg 2019 lewat berbagai partai politik (parpol). Meski demikian, Surat Keputusan (SK) pengunduran diri mereka belum ada yang keluar sehingga masih aktif menjabat. Kondisi itu dinilai memiliki banyak dampak negatif mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga politisasi program-program pemerintah.

Pengamat politik Yusfitriadi mengatakan, secara hukum, ASN memang harus sudah mundur ketika ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT). Namun secara etika, mereka seharusnya sudah mundur ketika mandaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) sebagai upaya persiapan transisi kepemimpinan.

Lelaki yang akrab disapa Kang Yus itu melihat ada dua faktor yang menyebabkan para caleg dari ASN masih menjabat hingga kini. Pertama, pengunduran diri ASN atau kades sangat mendadak dan tidak dilakukan sejak jauh-jauh hari. Padahal untuk menyiapkan penggantinya butuh waktu yang tidak sebentar.

“Pengunduran diri ASN atau kades tidak dilakukan jauh-jauh hari, sehingga akan terbentur pada penyiapan penggantinya yang menjabat. Karena dalam pemerintahan, untuk mengganti dan menetapkan pejabat dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Di lain pihak, ketika mereka tidak bekerja akan mengganggu pelayanan,” ujar Kang Yus kepada Metropolitan, kemarin.

Selanjutnya, peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu menilai respons pemerintah daerah (pemda) cukup lemah. Seharusnya pemda sudah mampu membaca dan memetakan siapa saja ASN atau kades yang terjun ke dunia politik. Sehingga ada upaya etis untuk meminta segera mengundurkan diri agar bisa diproses segera penggantiannya.

“Setelah mengundurkan diri pun, pemda tidak lantas bergerak cepat untuk mencari dan menetapkan penggantinya dalam waktu yang cepat. Sehingga pejabat yang sudah mengundurkan diri masih aktif bekerja,” ungkapnya.

Menurut Kang Yus, kondisi itu memiliki implikasi yang tidak sederhana. Masih menjabatnya ASN atau kades rentan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan program bahkan politisasi berbagai macam program pemerintah. Ia pun meminta pemda bergerak cepat agar tidak terjadi hal tersebut karena merugikan banyak pihak.

“Bupati Bogor harus segera merespons kondisi ini supaya tidak terjadi politisasi terhadap semua program-program pemerintah, yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak,” tegasnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Agus Uji Hantara mengatakan, ASN yang bergabung dengan parpol atau terlibat di dalamnya harus mengundurkan diri. Sebab, ASN harus benar-benar menjaga netralitasnya agar terbebas dari kepentingan politik. “Apalagi sudah masuk ranah politik, secara moril harus mundur,” kata Agus saat berkunjung ke Lapas Kelas II A Cibinong, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika proses pengunduran diri tidak diproses segera, jabatan ASN khawatir disalahgunakan. Ada kecenderungan ASN lebih mengedepankan ambisinya dalam kontestasi politik ketimbang sebagai abdi negara jika tidak cepat mengundurkan diri. Agus pun mengaku kepala daerah seharusnya lebih aktif memonitor dan memproses pengunduran diri ASN yang maju lantaran dialah yang memiliki wewenang untuk bertindak.

Informasi yang dihimpun Metropolitan, sejumlah ASN ataupun kades yang maju di pileg 2019 di antaranya camat Jonggol, kades Cimulang, Sukamakmur, Buanajaya, Purasari, Cianten, Kiarasari, Curug dan Gandoang serta sejumlah birokrat di lingkungan dinas Pemkab Bogor. Mereka pun masih aktif dengan jabatan masing-masing meski namanya sudah masuk di DCS.

“Kalau untuk kades ada sembilan yang mendaftar sebagai caleg di antaranya yaitu kades Cimulang, Sukamakmur, Buanajaya, Purasari, Cianten, Kiarasari, Curug dan Gandoang. Saat ini proses pengunduruan diri sembilan kades tersebut masih berjalan sambil menunggu pengumuman DCT. Kesembilan kades yang maju masih aktif menjabat hingga kini,” kata Kepala DPMD Kabupaten Bogor Deni Ardiana. (fin/c/sal/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *