Bukti Ketidakmampuan Pemerintah dalam Menciptakan Narasi Konstruktif
Oleh: Pangeran Muhammad Negara
Berpikir dialektis menjadi salah satu bentuk manifestasi dalam upaya membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dialektika tidak hanya berbicara mengenai sintesa yang cenderung bersifat futuristis, sebab menuntut suatu kesimpulan yang ideal. Tapi juga bicara soal tesa dan antitesa yang menjelaskan rentetan kejadian sebab akibat dalam konteks masa lalu dan masa kini. Kedatangan bangsa Eropa pada awal abad 16 telah menjadi babak baru penduduk nusantara dalam menyelami proses dialektika.
Kehadiran bangsa asing ditengah-tengah kehidupan sosial penduduk Indonesia, awalnya diterima dengan tangan terbuka dan menjadi suatu tesa yang dimanfaatkan oleh bangsa asing sebagai momentum kolonisasi. Tesa yang tercipta kemudian menstimulus lahirnya antitesa dalam bentuk penolakan atas kehadiran bangsa asing dan akhirnya direfleksikan dengan gerakan perjuangan mengusir penjajah yang berusaha menjadikan nusantara sebagai sapi perahnya. Walaupun gerakan perlawanan dilakukan secara sporadis akan tetapi kesadaran untuk mempertahankan kehormatan sebagai suatu bangsa yang pernah menguasasi lautan Asia, sudah terbangun dalam sanubari penduduk Indonesia pada saat itu. Akumulasi dari penderitaan yang terjadi ditanggapi dengan ditabuhnya genderang perang oleh para tokoh masyarakat dan agama. Upaya mendestruksi sistem yang membuat penduduk nusantara hidup dibawah kekusaan bangsa asing dilakukan secara sistematis melalui perjuangan gerilya. Membuat siasat pembunuhan, melakukan penyerangan mendadak ke markas-markas tentara asing, membakar gudang senjata, dan menghancurkan akses transportasi, serta menghadang pasukan secara tiba-tiba adalah beberapa dari sekian banyak upaya radikal yang dilakukan oleh pribumi. Pemikiran radikal yang tercipta diantara penduduk untuk membebaskan diri dari belenggu asing memang menjadi kunci sekaligus harapan, agar para penjajah tersebut angkat kaki dari bumi pertiwi.
Namun, perlu diketahui bahawa radikalisme yang otomatis tumbuh dan berkembang pada zaman dahulu secara bersamaan membentuk suatu rasa kecintaan terhadap Indonesia yang harus dilindungi dan dijaga kehormatan wilayah, serta seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. Artinya, perjuangan yang dilakukan secara radikal sebagai antitesa dalam rentetan dialektika memberikan suatu dampak positif dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya nasionalisme, sehingga pada awal abad ke 20, perjuangan membebaskan wilayah nusantara dari penjajahan tidak lagi dilakukan semata-mata karena primordialisme, melainkan suatu perjuangan kolektif bangsa Indonesia. Secara implisit, paham radikal yang secara bersamaan melahirkan nasionalisme mampu menjadi buah dari hasil perjuangan para founding fathers yang ditandai dengan terciptanya sintesa yang dimanifestasikan melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai suatu kesimpulan atas konflik tesa dan antitesa selama ratusan tahun.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, kata radikal justru dijadikan suatu kata berkonotasi negatif. Radikalisme dinilai sebagai sumber lahirnya terorisme, sehingga dapat  mengancam kedaulatan nasional dan menyebabkan terganggungnya stabilitas. Ekses yang timbul adalah sikap pemerintah yang berusaha untuk menggiring opini publik agar menempatkan dan atau memposisikan radikalisme sebagai musuh negara yang harus dibasmi layaknya hama.
Konsekuensi yang terjadi akibat kebijakan tersebut adalah hilangnya diskursus masyarakat sebagai pemilik kedaulatan untuk mendalami dan mengembangkan wawasannya dalam alam demokrasi, khususnya wawasan agama Islam. Fenomena saat ini, tidak jarang menunjukan bahwa semakin religius seseorang, semakin potensial seseorang tersebut dianggap masuk ke dalam jaringan teroris.
Selain itu, akibat status radikalisme saat ini sebagai musuh negara, kebanyakan masyarakat kehilangan akal sehatnya untuk mengkririsi penguasa yang bertanggungjawab atas kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Perlu digarisbawahi bahwa upaya masyarakat untuk menajamkan pisau analisisnya terhadap kinerja pemerintah dihadang oleh hegemoni negara yang menilai bahwa kritik kepada pemerintah adalah bagian dari pemikiran radikal—atau musuh negara—yang harus dilenyapkan.
Kegagapan penguasa dalam berbicara mengenai sejarah menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Radikalisme yang dulu menjadi kunci perjuangan melawan penjajah yang juga sebagai bagian dari nasionalisme, saat ini justru menjadi sesuatu hal yang tabu untuk dipraktikkan, bahkan untuk diucapkan sekalipun.
Radikalisme sebagai sumber lahirnya terorisme adalah suatu narasi yang dikampanyekan saat ini oleh pemerintah agar para kepentingan penguasa tidak mendapatkan ancaman. Akan tetapi dibalik itu semua, masyarakat dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah ingin memberi sinyal dimana pemerintah sedang mengalami paranoid kejatuhan dan kehilangan hegemoni serta monopolinya, yang selama ini dilakukan secara sistematis untuk mempertahankan kekuasaannya. Sejatinya pemikiran radikal harus tetap dikembangkan, khususnya dalam situasi dan kondisi negara yang carut marut saat ini. Kesenjangan sosial yang ditandai kemiskinan yang merajalela, mutu pendidikan yang masih rendah, fasilitas kesehatan yang masih belum memadai, dan angka pengangguran yang bertambah merupakan masalah-masalah mendasar yang hanya bisa diselesaikan melalui pemikiran radikal. Menurut Muhidin M Dahlah dalam bukunya yang berjudul Sosialisme Religius: Suatu Jalan Keempat disebutkan bahwa, radikalisme menciptakan suatu golongan atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk langsung mencari dan mengupas suatu masalah sampai dengan ke akarnya, mempertanyakan segalanya, mengamati masalah secara keseluruhan, dan kemudian membalikkan semua hal demi mencapai peradaban dan keadilan yang lebih baik.
Oleh sebab itu, pandangan terhadap radikalisme jangalah dinilai sebagai suatu hal negatif yang akan mengganggu dan mengancam keamanan negara. Paranoid pemerintah terhadap radikalisme dan menjadikannya sebagai musuh negara menjadi reaksi sekaligus bukti kelemahan pemerintah dalam mengelola sistem dan ketidakmampuannya dalam mendistribusikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, keselamatan serta optimisme kepada rakyat. Karena negara dan pemerintahan yang cerdas nan kuat sedianya mampu memanfaatkan, dan atau mentransformasi paham radikal sebagai suatu alat untuk menciptakan terobosan dan manufer baru melalui ide, gagasan, kebijakan dan keputusan guna mendatangkan perubahan serta solusi mendasar atas kompleksitas dan problema bangsa Indonesia hari ini, bukan justru mentransfer ketakutan pemerintah kepada rakyat dengan menjadikan radikalisme sebagai sumber lahirnya terorisme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here