Usai diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Kabupaten Bogor, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) membuka posko pengaduan. Posko ini selain untuk menam­pung pengaduan masyarakat terkait DCS, juga bisa diman­faatkan partai politik (parpol) yang merasa tidak puas dengan hasil DCS KPU

KOMISIONER Panwaslu Kabupa­ten Bogor Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Burhanu­din mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa parpol seperti PKPI dan Perindo yang meminta Panwa­slu menyelesaikan persoalan ter­kait sejumlah bacaleg yang statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Se­suai mekanisme, parpol bisa meny­ampaikan keberatannya ke Panwa­slu, paling lambat tiga hari setelah penetapan DCS. Setelah diregister, ada proses mediasi antara KPU dan parpol. Kalau ada kesepakatan langs­ung dibuat berita acaranya, kalau tidak bisa dilanjutkan ke proses aju­dikasi,” katanya.

Sementara itu, tambahnya, setelah pengumuman DCS, tahapan sela­njutnya masuk masa tanggapan masyarakat. Masyarakat diperkenan­kan memberi masukan dan infor­masi lainnya seputar DCS sebelum nantinya ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). “Jadi tanggapan masyarakat itu dibuka selama sepu­luh hari dari 12-21 Agustus 2018,” kata lelaki yang akrab disapa Burhan saat ditemui di ruang kerjanya, ke­marin.

Burhan mengatakan, selain meny­ampaikan ke KPU, masyarakat bisa menyampaikan masukannya lewat Panwaslu Kabupaten Bogor. Masy­arakat diharapkan bisa datang untuk memberi masukan terkait rekam jejak atau pun hal lainnya. “Kami buka po­sko pengaduan, menerima tanggapan masyarakat terkait bacaleg yang diu­mumkan lewat DCS. Dari sekarang sudah mulai. Misalkan ada masyara­kat yang menemukan bacaleg yang masih aktif di Polri/TNI, PNS, bekas terpidana dan lainnya,” terangnya.

Nantinya, lanjut Burhan, hasil ma­sukan masyarakat akan menjadi pertimbangan sebelum penetapan DCS. Masyarakat yang ingin mem­beri tanggapan bisa langsung men­datangi kantor Panwaslu Kabupaten Bogor dengan melengkapi identitas serta bukti terkait. “Sejauh ini di Kabupten Bogor memang tidak di­temukan bacaleg dengan riwayat kasus korupsi, narkoba dan kejaha­tan seksual. Tapi kami tetap mem­buka tanggapan sebagai bentuk pengawasan. Jika memang masukan­nya kuat, bisa dijadikan rekomen­dasi ke KPU untuk penetapan DCT,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Per­indo Kabupaten Bogor Tumpal Bu­tar Butar mengungkapkan, setelah mengetahui sejumlah bacalegnya gugur, pihaknya langsung berkoor­dinasi dengan Panwaslu Kabupaten Bogor. Dirinya berharap ada penye­lesaian terkait persoalan ini. Sebab jika tidak, kader Perindo satu dapil terancam tidak bisa ikut pileg 2019. “Tadi (kemarin, red) kami sudah ke Panwalu meminta surat permohonan penyelesaian. Jadi selanjutnya kami menunggu proses penyelesaiannya. Sebelumnya, KPU Kabupaten Bogor telah mengumumkan DCS untuk pileg 2019. (fin/b/sal/run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here