METROPOLITAN – Idrus Marham jadi tersangka KPK. Idrus seolah menyusul sahabatnya, Setya Novanto (Setnov), yang kini dibui karena kasus korupsi. Idrus bisa dibilang mengumumkan sendiri status tersangkanya. Saat bicara soal pengunduran dirinya dari posisi menteri sosial (mensos), Idrus juga buka suara soal pemberitahuan KPK atas status tersangkanya. “Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan, yang namanya kalau sudah penyidikan itu kan pasti sudah statusnya tersangka,” kata Idrus.

Idrus dan Novanto punya sejarah panjang. Hubungan keduanya dekat. Saat Novanto jadi ketum, Idrus Marham kembali dipilih jadi sekjen, padahal dia sudah menempati posisi itu di era kepengurusan Aburizal Bakrie. Ia bahkan pernah menjadi plt ketum Golkar. Selama Novanto menjalani sidang kasus KTP-el, Idrus setia datang ke pengadilan. Idrus nyaris selalu menemani istri Novanto menyaksikan jalannya persidangan.

Ia bahkan sempat berswafoto diam-diam dengan istri Novanto di ruang sidang. Kini Idrus bisa dikatakan menanti persidangannya sendiri. Idrus ditetapkan tersangka di kasus dugaan suap PLTU Riau 1. Politikus Golkar Eni Maulani Saragih lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Eni ditangkap KPK di kediaman Idrus Marham.

Sementara itu, KPK menetapkan Idrus Marham (IM) sebagai tersangka dugaan suap dalam proyek PLTU Riau 1. Idrus diduga mengetahui penerimaan duit terkait pemulusan PLTU Riau 1.  “IM diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh EMS dari JBK,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, kemarin.

Menurut KPK, Eni Maulani Saragih, wakil ketua Komisi VII DPR menerima uang dari pemegang saham Blackgold natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo (JBK) sebesar Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017. “Sekitar bulan Maret dan Juni 2018 diduga EMS menerima sekitar Rp2,25 miliar,” sebut Basaria.

Selain itu, Idrus Marham diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau 1. “IM juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan,” sambung Basaria.

Idrus Marham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dtk/els/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here