METROPOLITAN – Pasca penggusuran rumah dinas TNI di kompleks Asrama Teplan, Kelurahan Kedungbadak, Ke­camatan Tanahsareal, sekitar 35 warga curhat ke Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bo­gor Raya (LBH-KBR). Mereka mengadukan masalah pengo­songan pemukiman dan peng­aniayaan yang dialami warga oleh personel Korem dan Kodim Bogor pada 26 Juli 2018.

Koordinator Forum Jaringan Warga (Forjaga) Andreas Gorisa Sembiring yang mendampingi warga Teplan mengatakan, warga yang datang adalah war­ga yang sudah dikosongkan dari rumahnya dan belum mendapatkan penggantian yang layak. Bahkan beberapa warga mendapatkan tindakan penga­niayaan dari petugas kodim dan korem, termasuk dirinya yang luka pada mulut bagian dalam dan perlu dijahit .

Warga mengadukan bahwa mereka menempati rumah tersebut ada yang sejak 1967 hingga 1984. Mereka menem­pati rumah itu sebagai kelu­arga TNI AD. Masyarakat pengadu terdiri dari janda TNI, anak-anak dari orang tua TNI. Warga umumnya memiliki dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama warga sendiri, baik atas nama anggota TNI yang pensiun, meninggal maupun atas nama penghuni yang merupakan keturunan prajurit.

“Delapan rumah warga telah dikosongkan tidak mendapat­kan penggantian yang layak. Bahkan ada barang-barang yang dikosongkan hanya ditaruh di depan rumahnya. Ada warga yang juga mendapatkan pem­berian uang sewa Rp9 juta untuk penghuni yang terdiri dari beberapa keluarga,” ujar­nya.

Warga berharap LBH-KBR dapat memperjuangkan hak hak mereka atas pemukiman yang layak. Berdasarkan hal yang disampaikan warga ada tiga poin. Pertama, warga yang memiliki dan membayar PBB atas rumah yang ditempatinya adalah warga yang berhak atas tanah dan bangunan yang mereka tempati berdasarkan prinsip UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria serta berda­sarkan Pasal 1977 KUH Per­data menurut prinsil Beziter recht. Kedua, pengosongan paksa dengan kekerasan tan­pa memberikan penggantian layak kepada warga pemilik yang dilakukan Korem dan Kodim adalah perbuatan me­lawan hukum.

Berdasarkan prinsip hukum tersebut, Koordinator Tim Pem­bela LBH KBR Sugeng Teguh Santoso memandang warga memiliki hak untuk menda­patkan pembelaan hukum atas hak-hak mereka. Ia juga me­minta danrem/dandim per­tama memulihkan hak-hak warga yang di rumahnya di kosongkan dengan mengem­balikan warga ke rumahnya kembali. Kedua, menghentikan rencana pengosongan rumah warga lainnya sampai adanya pembicaraan dan penyele­saian yang adil antara warga dengan pihak korem dan kodim. Ketiga, meminta perhatian Presiden Joko Widodo sebagai warga Kota Bogor untuk turun tangan membantu hak-hak pensiunan TNI, janda TNI dan keluarga TNI agar mendapatkan hak yang layak atas pemukiman.

“Kami juga minta wali kota Bogor memperhatikan nasib warganya jangan hanya diam termasuk pada DPRD Kota Bogor untuk memperjuangkan aspirasi warga atas hak pemu­kiman,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kasrem 061/Suryakencana Letkol Kav Eko Saptono mengaku tidak mempermasalahkan warga yang meminta bantuan hukum dari LBH. Sebab, pihaknya su­dah menyiapkan tim hukum dari TNI.

“Yang jelas, status hukum rumah itu rumah dinas TNI, legalitas hukum pun berbentuk sertifikat negara. Jika menurut mereka pengosongan kemarin dilakukan secara paksa dan tanpa memberikan penggan­tian yang layak, ya silakan. Toh kita sudah lakukan yang benar sesuai aturan,” katanya saat dihubungi via WhatsApp.

Pihaknya merasa sudah mela­kukan berbagai cara melalui mediasi dan sosialisasi, bahkan mendatangi satu per satu rumah sebelum ditertibkan. “Kami bahkan tanya, mereka mau pindah ke mana dan kita ban­tu kontrakkan, bahkan ada yang sudah ganti dengan uang se­pantasnya,” imbuhnya.

Jika TNI tidak bertindak dan diam saja atau memelihara rumah dinas yang tidak diguna­kan TNI aktif malah menjadi preseden buruk dan makin tidak jelas, yang mana hak dan mana yang bukan. “Kalau me­mang bisa menunjukkan lega­litas, kami juga pertimbangkan. Ini kok terbalik, TNI juga nggak berani main serobot tanah mi­lik orang lain,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono, mengaku prihatin atas pen­gusuran rumah pesiunan TNI. Dirinya yang merupakan anak mantan pensiunan polisi per­nah merasakan tinggal di ru­mah dinas. Sejak orang tua pensiun, ia tak lagi tinggal di rumah dinas. Adanya pengu­suran rumah dinas, memang sejak dulu prosedurnya se­perti itu. Sesuai aturan, bia­sanya yang menempati rumah dinas merupakan prajurit yang masih aktif atau pensiunan TNI masih menempati rumah tersebut. Informasinya, sebe­lum pengusuran dari pihak TNI sudah meningatkan sejak jauh hari hingga akhirnya mengambil sikap.

“Jika dari TNI tegas, ada kemungkinan digusur sejak dulu. Namun, dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena itu merupakan kewenangan intansi terkait,”singkatnya. (ads/c/els/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here