METROPOLITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor tengah memproses dugaan pelanggaran pemilu terkait tidak diserahkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 kepada partai politik (parpol). Proses itu dilakukan dengan memanggil pelapor atas nama Encep Hendrik S pada Rabu (12/9) untuk memberi klarifikasinya kepada Bawaslu Kabupaten Bogor.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi Penindakkan Pelanggaran Abdul Haris mengatakan, Bawaslu telah menggelar rapat pertama bersama sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait persoalan tersebut. Hasilnya, mereka menyimpulkan ada dugaan pelanggaran dan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi pihak-pihak terkait. “Kami sudah rapat pertama bersama sentra Gakkumdu.

Dari rapat pertama, kami menyimpulkan ada dugaan pelanggaran. Kemudian kami tindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, yang kami panggil baru pelapor. Rabu kemarin bersama sentra Gakkumdu, kami menggelar klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor atas keterlambatan penyampaian salinan DPT ke peserta pemilu tingkat kabupaten,” kata Haris kepada Metropolitan.

Menurutnya, klarifikasi ini juga merupakan tindak lanjut surat Bawaslu yang dikirim ke KPU Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Musababnya, ada warga yang melaporkan persoalan tersebut ke Bawaslu Jawa Barat yang kemudian laporannya dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bogor.

“Ini merupakan tindak lanjut dari surat Bawaslu yang dikirim ke KPU beberapa waktu lalu. Jadi ada warga yang melaporkan terkait itu ke Bawaslu Jabar dan kemudian laporan itu dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bogor karena memang kami sedang menangani kasus yang sama dan kami proses,” terangnya. Haris mengaku proses penindakkan dugaan pelanggaran pemilu ini masih cukup panjang.

Setelah meminta keterangan pelapor, Bawaslu juga akan meminta keterangan dari KPU dan kesaksian lainnya. “Jadi prosesnya masih cukup panjang. Sekarang klarifikasi lalu nanti masuk ke pembahasan untuk mengkaji hasil klarifikasi itu,” tandas Haris. Informasi yang dihimpun, surat undangan klarifikasi terlapor berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001/LP/PL/Prov/13.00/ IX/2018.

Surat bernomor 030/Bawaslu- Prov-JB.04/HK.01.01/IX/2018 ini berisi undangan klaraifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu. Sebab tidak memberikan salinan DPT pemilu 2019 kepada parpol peserta pemilu tingkat kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Bogor. (fin/b/sal/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here