Deklarasi #2019GantiPresiden Dibolehkan, Asal…

by -

METROPOLITAN – Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden menjadi isu hangat dalam dunia perpolitikan tanah air. Gerakan ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, karena dinilai berpotensi menimbulkan provokasi hingga konflik di tengah masyarakat. UNTUK di Bumi Tegar Beriman, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Mukri Aji, menilai gerakan tersebut boleh saja sejauh tidak memancing hal-hal yang tak diinginkan atau berpotensi menimbulkan konflik.

“Kalau di Kabupaten Bogor saya kira selama tidak memancing hal-hal yang tak diinginkan, kita baik-baik saja. Baik itu gerakan ganti presiden atau tetap presiden atau apa pun namanya,” terang Mukri Aji. Meski begitu, jika tidak terlalu penting Mukri Aji menyarankan deklarasi atau aksi politik dilakukan saat masa kampanye nanti. Sebab jika sudah masuk masa kampanye, semua dibolehkan dan legal sesuai aturan. “Kalau tidak terlalu penting, saya pikir lebih baik dilakukan saat kampanye nanti. Semua harus menggunakan kampanye sehat.

Siapa pun legal dan sah kalau berdasarkan undang-undang,” terangnya. Di Jawa Barat sendiri, MUI Jabar sempat mengimbau masyarakat tidak menggelar atau mengikuti aksi politik sebelum masa kampanye Pemilu 2019 dimulai. Imbauan ini dikeluarkan setelah berkaca pada kejadian serupa di beberapa wilayah yang menuai prokontra dan berujung pada suasana tidak kondusif. Masih hangat aksi gerakan #2019Ganti Presiden berlangsung ricuh di Surabaya akhir Agustus lalu. Massa pendukung mendapat penolakan dari pihak yang kontra, sehingga terjadi aksi adu mulut dan dorongdorongan. Polisi akhirnya mengamankan lokasi dan membubarkan kegiatan tersebut. (fin/b/sal/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *