METROPOLITAN – Komisioner KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi mengapresiasi sikap kritis partai politik (parpol) di Kabupaten Bogor terkait daftar pemilih. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian kontrol parpol terhadap KPU Kabupaten Bogor. “Yang pasti ini bagian kontrol dari parpol terhadap KPU terkait daftar pemilih,” kata Erik kepada Metropolitan, kemarin.

Menurut Erik, proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui sejumlah tahapan mulai dari daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap hingga daftar pemilih penyempurnaan. Selisih data yang disampaikan parpol lantaran data yang digunakan masih menggunakan data lama, sementara proses penyempurnaan DPT terus berjalan.

“Data awal mereka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tanggal 22 Juli, sementara penetapan DPT-nya di 21 Agustus. Selama proses itu kan ada masukan dan tanggapan masyarakat, jadi terus disempurnakan,” terangnya. Sebelumnya, DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menilai ada sejumlah masalah krusial yang terjadi dalam DPT di Kabupaten Bogor yang akan digunakan dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Setidaknya ada lima masalah dalam DPT yang dicatat Partai Golkar. Masalah tersebut terlihat dari jumlah pemilih dalam DPT pemilu 2019 yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah DPSHP pemilu 2019 dengan selisih hanya 233 pemilih. Kedua, berkurangnya jumlah pemilih perempuan dalam DPT pemilu 2019 dibanding jumlah pemilih perempuan dalam DPSHP pemilu 2019 dengan selisih sejumlah 74 pemilih.

Ketiga, tidak terakomodasinya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pilkada serentak 2018 di DPT pemilu 2019. Keempat, jumlah DPTb 77.602 pemilih tidak termasuk daftar pemilih pada DPSHP pemilu 2019. Kelima adalah jumlah pemilih dalam DPT pemilu 2019 Kabupaten Bogor seharusnya bukan sejumlah 3.415.593 pemilih, melainkan 3.492.729 pemilih. “Masalah ini agar segera menjadi koreksi semua pihak, terutama peserta pemilu dan harus segera ada tindakan dari pihak berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi. (fin/b/sal/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here