METROPOLITAN – Pengamat politik Universitas Juanda Bogor, Beddy Irawan, meminta kepala daerah yang maju menjadi tim sukses (timses) di pemilihan presiden (pilpres) untuk cuti. Beddy mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah maupun PKPU, masing-masing pasangan capres dan cawapres sangat memungkinkan untuk menjadikan kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dimasukkan atau dijadikan timses.

“Silakan saja kepala daerah yang menjadi timses, tetapi syaratnya harus cuti agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah,” ujar Beddy. Beddy menjelaskan, sesuai peraturan pemerintah dan PKPU, tidak masalah kepala daerah jadi tim kampanye capres dan cawapres. Namun dilihat dari perspektif kepentingan rakyat, sebaiknya kepala daerah tidak perlu terlibat sibuk menjadi timses.

Lebih baik fokus pada pekerjaan melayani masyarakat dan fokus pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengungkapkan, melalui mekanisme pemilu, mereka menjadi kepala daerah dipilih oleh rakyat. Sesuai prinsip demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hal ini memberi makna bahwa para pejabat publik pilihan rakyat perlu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik apa pun alasannya. “Politisi setelah menjadi pejabat publik bukan lagi menjadi petugas parpol, tetapi sebagai abdi rakyat dan negara,” katanya. Menurut Beddy, kepala daerah tidak perlu masuk timses atau kampanye karena mengganggu prinsip netralitas sebagai ASN.

Meskipun kepala daerah masuk timses salah satu paslon capres dan cawapres diperbolehkan dengan syarat mengambil cuti, dikhawatirkan secara terselubung dapat mempengaruhi ASN dan birokrasi pemerintah daerah, di mana ia sebagai kepala daerahnya. Karena itu, ke depan perlu dilakukan kajian-kajian secara mendalam dan komprehensif mengenai kepala daerah menjadi timses salah satu paslon capres dan cawapres.

“Perlu dikaji di masa mendatang ketika politisi telah terpilih menjadi kepala daerah atau presiden maka harus dilepaskan keterikatannya dengan partai politik pengusungnya. Karena ia sekarang sudah milik rakyat, bukan milik parpol pengusung. Dengan demikian, para pejabat publik akan bekerja lebih nyaman dan fokus lagi pada pekerjaannya atau dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik,” pungkasnya. (ads/b/sal/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here