METROPOLITAN – Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengucurkan anggaran hampir Rp1 miliar untuk pengadaan marka lajur khusus atau ‘karpet me­rah’ yang nantinya di­gunakan sebagai fasili­tas pendukung jalur bus Transpakuan Koridor (TPK). Nyatanya, proy­ek tersebut menjadi sorotan publik lantaran uang rakyat yang digunakan dianggap ‘wah’ dan adanya dugaan pelanggaran aturan.

“Proyek itu sudah melanggar Peraturan Menteri Perhu­bungan (Permenhub) Nomor 34 Tahun 2014 tentang marka jalan. Kelihatan asal-asalan dan seperti hanya untuk men­ghamburkan uang. Perlu dip­ertanyakan bagaimana kajian sebelumnya. Sebab ini kok malah melanggar aturan?” kata Ketua Umum Korps Ma­hasiswa (Kopma) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Bogor, Lathif Fardiansyah, ke­marin.

Dia menjelaskan, dalam Per­menhub Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 48 tertera marka lajur khusus, baik untuk bus, se­peda motor atau sepeda, me­miliki ukuran panjang paling sedikit tiga meter dan ukuran lebarnya sesuai lebar lajur ja­lan. Padahal, setelah dicek dan diukur langsung ke jalan, pi­haknya mendapati ‘karpet merah’ tersebut hanya beru­kuran 2,5 meter. “Apalagi le­barnya, kelihatan sekali, jelas tidak sampai selebar satu jalur. Ini tentu tidak sesuai aturan yang menyebut harus seuku­ran lebar satu lajur jalan,” ka­tanya.

Ia menuturkan, proyek peng­adaan ‘karpet merah’ ini dini­lai hanya buang-buang uang rakyat dan tidak terlalu mem­berikan manfaat bagi masy­arakat. Bahkan ia mencium adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut. ”Kami sang­at menyayangkan itu semua. Kami duga ada indikasi mark up dalam proyek ini. Sehingga Dinas Perhubungan (Dishub) harus mempertanggungjawab­kannya,” paparnya.

Dengan anggaran yang fan­tastis, pihaknya meminta un­tuk mengusut proyek penga­daan yang menelan biaya Rp837 juta itu. Apalagi, selain ang­garan dianggap besar, pelaks­anaannya pun dianggap me­langgar hukum. “Maka harus segera diusut. Aparat penegak hukum untuk mulai bergerak, karena sudah patut diduga ada tindak pidana korupsi dan upaya memperkaya diri sen­diri,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Pada Dishub Kota Bogor Theofillio Francino Frei­tas menuturkan, proyek peng­ecatan ‘karpet merah’ mulai dilakukan secara bertahap pada Agustus lalu dengan uku­ran 2,5 x 5 meter serta jarak antara satu dengan yang lain­nya sekitar 215 meter. “Sebe­tulnya masuk pengerjaan per 3 Agustus, dengan jangka waktu pengerjaan 60 hari ka­lender. Nilai kontrak proyeknya Rp837.289.090. Sekarang on progres lah, baru Otista sam­pai BTM,” kata Theo, panggilan karibnya.

Theo menambahkan, ‘karpet merah’ yang mirip dengan jalur khusus sepeda dengan ukuran lebih lebar itu terpasang di sepanjang jalan, mulai dari Cidangiang hingga Ter­minal Bubulak dan sebaliknya. Kurang lebih sekitar 20 kilo­meter.

“Posisinya ada di lajur paling kiri dari tiap ruas jalan seba­nyak 101 titik, Dengan peng­ecatan dari Cidangiang ke Bubulak ada 56 titik, sedang­kan jalur sebaliknya 45 titik dengan jarak per 215 meter. Selain itu, berbarengan dengan pengecatan marka khusus di 28 titik shelter yang tersebar di sepanjang Cidangiang-Bubulak,” ungkapnya.

Pengadaan ‘karpet merah’ justru dianggap efektif dalam menunjang kebijakan rerouting dan konversi angkutan umum massal, serta untuk digunakan jalur bus Transpakuan Koridor (TPK). “Fungsinya jelas untuk memberikan prioritas peng­gunaan lajur jalan paling kiri untuk angkutan umum massal. Nantinya juga akan digunakan bus TPK yang melewati jalur tersebut,” tutupnya. (ryn/b/els/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here