METROPOLITAN – Ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi akan menggelar aksi di Gelanggang Cisaat, Kabupaten Sukabumi, hari ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kebijakan perekrutan CPNS 2018.

Koordinator aksi Kris Dwi Purnomo mengatakan, demo kali ini akan diikuti ribuan peserta dari beberapa kecamatan.” Yang sudah konfirmasi ada 20 kecamatan dikalikan rata-rata seratus orang yang akan datang besok (hari ini, red),” katanya.

KRIS menjelaskan, saat ini guru honorer di 13 kecamatan masih melakukan mogok menga­jar sejak Senin (17/9). Berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini ditegaskan Kris belum berpihak kepada nasib guru ho­norer yang ada di Kabupaten Sukabumi. ”Tanggung jawab kita sama dengan guru PNS, namun kesejahteraan kita masih jauh dari kata layak. Kita berjihad mencerdaskan anak bangsa tapi anak istri kita di rumah ber­tahan dengan segala keterbata­san. Bukan tidak ikhlas tapi lihat senior kami guru honorer yang sudah puluhan tahun mengab­di, bahkan ada yang sudah me­ninggal dunia, tanpa ada keje­lasan status kesejahteraannya,” bebernya.

Tuntutan yang akan disuara­kan guru honorer tersebut an­tara lain pencabutan Permen­pan No 36 Tahun 2018 karena dinilai diskriminatif dan cacat hukum. Kemudian mereka juga menilai kedudukan Per­menpan tidak boleh tinggi dari Peraturan Pemerintah dan UU ASN. ”Kami juga meminta agar perekrutan CPNS 2018 dibatalkan dan meminta pe­merintah menerbitkan sanda­ran hukum yang jelas berupa Peraturan Pemerintah Peng­ganti Undang-Undang (Perppu) sesuai kebutuhan untuk me­ningkatkan status honorer menjadi CPNS, berdasarkan masa kerja paling lama secara bertahap sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Aksi itu rencananya akan di­mulai dengan iring-iringan guru honorer menuju Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi di wilayah Kota Su­kabumi. Namun aksi itu batal dilakukan karena pihak kepo­lisian dan Dinas Pendidikan menyebut gedung tersebut tidak lagi menjadi rumah bu­pati. ”Ada penegasan dari Dis­dik dan kasat kalau ada surat edaran gedung itu bukan lagi rumah bupati. Kita belum me­lihat edaran itu tapi kita setuju untuk mengalihkan lokasinya. Lokasi kita pindah ke Gelang­gang Cisaat,” tandasnya.

Menanggapi aksi guru hono­rer, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi H Anwar Sadad berjanji akan menyam­paikan aspirasi mereka kepada DPR RI. ”Kami dari Fraksi PKB sebenarnya sudah menangkap pesan guru honorer. Secara kelembagaan, kami berusaha menampung berbagai pesan yang sudah mereka sampaikan secara langsung maupun tidak langsung,” kata Anwar kepada Metropolitan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Ka­bupaten Sukabumi ini me­nambahkan, nantinya teman-teman di DPR bisa menyam­paikan aspirasi guru honorer ke kementerian terkait. Sebab, hal ini merupakan lintas ke­bijakan, bukan hanya tanggung jawab perintahan daerah di kabupaten dan kota. ”Semo­ga Komisi II DPR serta Ke­menterian PAN-RB menun­taskan masalah tenaga hono­rer ini,” harapnya.

Saat ini, lanjut Anwar, semua sekolah terdapat guru honorer. Dalam satu sekolah setingkat SD saja, setidaknya hanya ada 2-3 guru PNS, sedangkan sisanya adalah guru honorer. Sehingga terlihat para guru honorer ini sangat diperlukan untuk menopang pendidikan. ”Saya tahu kesejahteraan me­reka jauh dari layak jika dilihat dari uang yang mereka terima setiap bulannya, itu pun belum tentu tiap bulan. Saya tahu persis jadi guru honorer itu pengabdiannya luar biasa namun deritanya juga luar biasa,” pungkasnya. (ade/els/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here