METROPOLITAN – Sembilan kepala desa (kades) yang maju di pemilihan legislatif (pileg) 2019 untuk berebut kursi DPRD Kabupaten Bogor belum juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor. Padahal, batas penyerahan terakhir SK yaitu satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) atau paling lambat Rabu (19/9).

“IYA, belum ada yang menyerahkan. Penyerahan SK pemberhentian itu paling lambat tanggal 19 atau H-1 sebelum penetapan DCT,” kata Komisioner KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni. Menurutnya, KPU Kabupaten Bogor telah mengimbau parpol pengusung terkait aturan tersebut saat rakor beberapa waktu lalu. Bahkan, KPU juga telah berkirim surat ke parpol untuk mengingatkan kembali.

“Secara lisan kami sudah mengimbau saat rakor kemarin. Kami bahkan sudah berkirim surat untuk mengingatkan kembali,” terangnya. Ummi menjelaskan, keterlambatan penyerahan SK berimplikasi serius kepada caleg yang diusung. Mereka akan dianggap gugur atau tidak bisa mengikuti proses pileg 2019. “Sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018, kalau telat ya dianggap gugur,” tegas Ummi.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Deni Ardiana mengatakan, SK pemberhentian kades yang maju di pileg 2019 sudah mulai keluar, kemarin. Sebagian SK sudah diserahkan dan sebagian lagi masih dalam proses penyerahan.

“SK sudah keluar, sebagian sudah diserahkan ke kadesnya dan sebagian dalam proses. Nanti kadesnya yang menyerahkan langsung ke KPU,” kata Deni kepada Metropolitan, kemarin. Menurut Deni, kesembilan kades tersebut otomatis tidak lagi menjabat sejak SK pemberhentian itu diterima.

Artinya, posisi kades di sembilan desa kosong. Untuk pergantiannya, Deni mengaku masih dalam proses. “Untuk mekanisme pergantian, kami lihat masa jabatannya dulu. Kalau yang masih lebih dari satu tahun seperti Desa Buanajaya, nanti ada PAW. Sementara yang di bawah satu tahun diisi pejabat yang wewenangnya ada pada camat masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Kades Kiarasari Nurodin mengaku telah menerima SK pemberhentian kemarin siang. Lelaki yang maju di Daerah Pemilihan (Dapil) V dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berencana menyerahkan SK pemberhentian ke KPU pada Selasa (18/9). “SK sudah dikeluarkan hari ini (kemarin, red) di DPMD, paling besok (hari ini, red) diserahkan ke KPU,” kata Nurodin.

Senada, Kades Purasari Anwarudin mengaku sudah tidak menjabat kades sejak dirinya menerima SK pemberhentian kemarin. Ia pun akan menyerahkan SK tersebut hari ini ke KPU. “Insya Allah saya serahkan besok,” singkat Anwar. Sebelumnya, kades memilih ikut terjun ke ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk mengadu nasib berebut kursi di parlemen Bumi Tegar Beriman.

Ada sembilan kades yang maju di pileg 2019 untuk kursi DPRD Kabupaten Bogor. Mereka adalah Kades Kiarasari Nurodin dari PKB, Kades Ciampea Juhdi Saepudin dari PDI Perjuangan, Kades Buanajaya Ishak dari PDI Perjuangan, Kades Cimulang Zaenuri dari Partai Gerindra, Kades Sukamakmur M Ansori Setiawan dari Partai Gerindra, Kades Cibening Wahyu Irawan dari Partai Golkar, Kades Gorowong Suryono dari Partai Golkar, Kades Curug Agus Awaludin dari Partai Golkar dan Kades Purasari Anwarudin dari PPP. (fin/b/sal/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here