DMI tak Melarang Bicara Politik di Masjid

by -

METROPOLITAN – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bogor menegaskan tidak ada larangan bicara soal politik di masjid. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan masjid untuk kampanye politik atau kepentingan politik praktis lainnya. Ketua DMI Kabupaten Bogor H Irwan Kurniawan mengatakan, masjid merupakan pusat pemberdayaan umat.

Selain sebagai tempat ibadah mahdhah atau ritual seperti salat, mengaji dan lainnya, masjid juga memiliki fungsi sebagai sarana ibadah muammalah untuk kemaslahatan umat. Selama ini, lanjut Irwan, masih banyak masyarakat memandang masjid hanya sebagai tempat ibadah mahdhah. Padahal, ada fungsi lain untuk kemaslahatan umat yang jarang diperhatikan.

“Masjid ini menjadi pusat kegiatan  umat. Di sana juga bisa  jadi tempat pemberdayaan ekonomi, pembelajaran berbagai disiplin ilmu dan bisa juga bicara politik di situ. Boleh, yang tidak boleh itu dijadikan wahana kampanye dan politik praktis,” kata Irwan kepada Metropolitan, kemarin. Irwan mencontohkan, penyampaian visi-misi atau imbauan politik untuk kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang penting.

Tetapi ketika sudah mengajak memilih ke salah satu calon, itu jelas tidak diperbolehkan. Alasannya kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan gesekan karena jamaah di masjid berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Politik praktis juga dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan jamaah yang ingin beribadah. “Jamaah masjid itu dari berbagai latar belakang dan pilihan politik.

Jadi tidak boleh memaksakan untuk memilih salah satu calon. Tapi silakan misal bicara pemimpin itu harus yang peduli pada umat, yang bisa meningkatkan kualitas ibadah, yang peduli perkembangan sarana ibadah atau lainnya. Itu dibolehkan, silakan saja. Atau misal penceramah menyampaikan pilihlah pemimpin yang beriman dan bertakwa. Pilih pemimpin yang peduli umat. Silakan, tidak ada masalah,” jelasnya.

Saat ini, Irwan mencatat ada 5.192 masjid di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam DMI. DMI pun berencana menggelar sosialisasi tentang larangan politik praktis di masjid seperti yang dilakukan jelang pilkada 2018 lalu. “Sebelumnya sudah berjalan sosialisasi saat jelang pilkada, kami menggandeng Bawaslu waktu itu.

Tidak hanya itu, kami juga membuat imbauan bersama dan didistribusikan ke masjid lewat pemerintah kecamatan dan desa. Tentunya butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk menjaga masjid ini tetap digunakan sebagaimana mestinya. Tidak dijadikan politik praktis,” pungkasnya. (fin/b/sal/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *