METROPOLITAN – Kepala Bi­dang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyara­kat dan Desa (DPMD) Eka Nan­dang mengakui masih ada yang tidak harmonis antara BPD dengan pemerintahan desa (pemdes). Padahal BPD sebagai lembaga desa selain fungsi pengawasan juga legislasi dan tugas tersebut seharusnya mendapat fasilitas dari pemerintah desa.

”Memang saat ini masih ada BPD dan Pem­des yang tidak harmonis. Pada­hal, BPD dan Pemdes seharusnya beriringan dalam menjalankan roda pemerintahan dan bahkan BPD harus mendapat falisitas,  ” kata Eka kepada Metropolitan usai menggelar sosialisasi Perbup 15 Tahun 2018 di UDKP Kecamatan Cicurug.­

Menurut dia, di beberapa desa di luar Kecamatan Cicurug masih ada desa belum ter­bina hubungan harmonis dengan BPD. Padahal BPD sebagai lembaga desa selain fungsi pengawasan juga le­gislasi, tugas tersebut seha­rusnya mendapat fasilitas dari pemerintah desa.

Ia ber­janji melalui sosialisasi ter­sebut masukan dari BPD dan Kades tidak hanya dicatat tetapi akan dilaporkan ke pimpinan guna dicarikan so­lusi. Menurutnya sebagai lembaga desa tidak hanya membutuhkan kantor dan sarana prasarana memadai juga dalam operasional. ”Ha­ri ini banyak catatan yang akan kami laporkan ke pimpinan guna dicarikan solusi ke de­pannya.” katanya.

Sementara itu, sosialisasi yang digelar di UDKP Kecamatan Cicurug tidak hanya BPD yang mempertanyakan kondite BPD tapi juga kades. Begitu juga perihal hubungan harmonis antar lembaga yang ada di desa. (hid/els)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here