METROPOLITAN – Ketua BPD Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug, kabupaten Sukabumi Agus AMD, menuntut tanggung jawab Dinas Pemberdyaan Ma­syarakat dan Desa (DPMD) ter­hadap keberadaan BPD. Kebe­radaan BPD dianggap berada di posisi antara ada dan tiada. Agus mengatakan sebagai lembaga desa, BPD ini berperan sebagai legislasi dan pengawasan. Se­lama ini, lembaga tersebut sea­kan berada dipersimpangan. Sebab BPD diperlukan pemdes saat menanda tangani APBDes saja.

Padahal peran fungsi BPD sangat vital sehingga kebera­daannya tidak hanya harus diakui tapi juga diakomodir kebutuhannya. Apalagi setiap akhir tahun kades harus mem­buat laporan untuk dianalisa layak tidaknya kegiatan yang dilakukan. Selama ini, kata Agus, lembaga yang memiliki ke­wenangan yakni DPMD belum memberikan arahan terhadap lembaga ini.

Agus dan rekan BPD lainnya menuntut DPMD memberikan pembekalan sehingga lem­baga ini memiliki tupoksi yang jelas sehingga keberadaannya menjadi lebih baik. Tidak se­dikit kegiatan yang akan dila­kukan BPD tetapi keterbatasan anggaran serta sarana prasara­nanya tidak menadai. Hal ter­sebut membuat BPD seakan dibuat tidak berdaya. ”Makanya kami menuntut DPMD segera memberikan pembekalan ter­hadap BPD. Sebab kami seba­gai mitra kerja desa tapi seakan dibuat tidak berdaya,” katanya. (hid/els)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here