FADLI/METROPOLITAN

METROPOLITAN – Hasil keputusan Pengadilan Ne­geri (PN) Bogor terkait seng­keta kasus gugatan Jalan Re­gional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Keca­matan Bogor Timur, yang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai ter­gugat harus menutup akses Jalan R3 pada 14 Desember 2018, menjadi perhatian ber­bagai kalangan.

Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, mengatakan, ini merupakan hasil keputusan pengadilan. Langkah konkret yang bisa diambil Pemkot Bogor, di antaranya melaku­kan mediasi kembali dengan pemilik lahan.

“Saya berharap ada upaya mediasi dengan pemilik lahan, walaupun sudah menjadi keputusan pengadilan. Semoga sebelum 14 Desember ada upaya mediasi di antara kedua belah pihak,” katanya.

Terkait penyelesaian kisruh Jalan R3, dirinya menyarankan agar secepatnya dianggarkan pada Perubahan APBD 2018, sehingga dalam APBD 2019 bisa disesuaikan kebutuhan dana untuk menyelesaikan pembayaran Jalan R3. ­

”Kalau mau anggaran itu ada di APBD 2019, maka di Peru­bahan APBD 2018 harus sudah dianggarkan untuk kajiannya. Semoga ada upaya untuk se­gera menyelesaikannya,” bebernya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD, Heri Cahyono, mengatakan, DPRD Kota Bogor tak pernah dilibatkan atau diberi tahu soal penyelesaian Jalan R3. Pihaknya baru tahu, setelah keputusan dari pengadilan keluar.

“Soal pengajuan anggaran yang diajukan dalam perubahan APBD 2018 tidak disetujui karena tidak ada kajian. Pemkot tak menyerahkan kajian untuk dibahas, sehingga pengajuan anggaran tidak disetujui,” pung­kasnya.(ads/b/yok/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here