METROPOLITAN – Mau tak mau, kepala sekolah, baik TK, SD maupun SMP yang belum memiliki Surat Tan­da Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTP-PCKS) harus mengikuti Pendidikan dan Pe­latihan (Diklat) di Lembaga Peng­embangan dan Pemberdayaan Ke­pala Sekolah (LP2KS), Solo, Jawa Tengah.

Sebab, hal itu sudah menjadi ama­nah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Selain itu, mereka nantinya tak akan bisa menandatangani, baik ijazah mau­pun pencairan dana Bantuan Ope­rasional Sekolah (BOS) apabila be­lum memiliki (STTP-PCKS).

”Benar, kita akan ’mensekolahkan’ kepala sekolah yang belum punya STTP-PCKS atau belum mengikuti Diklat LP2KS di Solo. Jadi, kita ma­sih berkoordinasi dengan Kemen­dikbud, apakah bisa dilaksanakan secara mandiri apa biaya dari APBN,” beber Kepala Dinas Pendidikan (Ka­disdik) Kota Bogor, Fahrudin.

Sedangkan Kasubbag Umum Kepe­gawaian Disdik Kota Bogor, Ayub Cahyono, mengatakan, kepala se­kolah yang diharuskan untuk mengik­uti Diklat LP2KS, yakni yang diang­kat pada 2014 ke bawah. Sebab, saat dibeli tugas tambahan sebagai ke­pala sekolah, mereka belum punya sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah,” terangnya.

Jadi, tambah Ayub, untuk melaks­anakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 itu, Disdik Kota Bogor mulai melakukan sosialisasi. Sehingga pada 2020 kepala sekolah tingkat TK, SD dan SMP di Kota hujan ini sudah me­miliki STTP-PCKS. (tur/ar/suf/py)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here