Ratusan emak - emak melakukan aksi damai di depan Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Kamis (27/9) siang. Mereka menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan pelayanan fasilitas kesehatan (faskes), serta perbaikan pelayanan kesehatan gratis layak untuk masyarakat tanpa terkecuali. Foto: Rangga/Metropolitan.

METROPOLITAN – Saat pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor 2019 di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, empat direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bumi Tegar Beriman melaporkan tunggakan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cibinong. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan anggaran 2019, kemarin.

Keempat rumah sakit itu yakni RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang, RSUD Cibinong dan RSUD Cileungsi. DOKTER RSUD KETUA Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin, menjelaskan, tunggakan terjadi berdasarkan informasi dari pimpinan rumah sakit saat pembahasan RAPBD 2019. “Total tunggakan sekitar Rp40 miliar dari seluruh RSUD di Kabupaten Bogor,” terangnya. Dengan nilai sebesar itu, operasional masih relatif normal.

Namun, RSUD terkadang kesulitan dalam pengadaan obat yang menjadi hak pasien BPJS. “Salah satu kesulitannya adalah terkuncinya suplai obat-obatan ke RSUD akibat pembayaran yang tidak cukup memadai,” bebernya. Yuyud mengatakan, Komisi II tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terus-menerus, karena dikhawatirkan terjadi penumpukan utang yang membengkak dan penurunan kualitas layanan rumah sakit terhadap pasien.

“Kami mulai menemukan titik terang dari sebagian masalah yang dihadapi RSUD dan pasien BPJS, karena keluhan saat membeli obat sendiri,” tuturnya. Dalam tingkat risiko yang cukup krusial, sambung Yuyud, Komisi II bakal memanggil manajemen BPJS untuk dimintai keterangan. Semua itu dikuatkan dengan pernyataan Dirut RSUD Ciawi dr Hesti Iswandarani.

Ia menjelaskan, tunggakan BPJS ke RSUD Ciawi hingga saat ini mencapai Rp11 miliar. “Belum lagi usulan September sekitar Rp9 miliar. Jadi, totalnya Rp20 miliar,” katanya. Saat dikonfirmasi, Kepala cabang BPJS Kesehatan Cibinong, Desi Sri Zulaedah, enggan membalas pesan singkat wartawan. Riwayat BPJS Pemerintah mengoperasikan BPJS mulai 1 Januari 2014 menggantikan pelayanan PT Askes (Persero).

Syarat menerima pelayanan kesehatan gratis BPJS Syarat utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS adalah memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti pasien sudah terdaftar menjadi anggota BPJS. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa tata cara menggunakan kartu BPJS Kesehatan:

• Pastikan Anda membawa kartu BPJS Kesehatan saat berobat ke dokter, puskesmas maupun klinik untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya.

• Agar memperoleh layanan kesehatan di 1.700 rumah sakit pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia, peserta BPJS harus memiliki surat rujukan dari klinik, puskesmas maupun dokter yang telah dipilih. Anda tidak diperkenankan berobat ke rumah sakit tanpa membawa rujukan tersebut. Hal itu agar tidak ada penumpukan pasien di Rumah Sakit.

• Untuk rawat jalan atau penanganan lebih lanjut, seperti rawat inap di rumah sakit, pasien terlebih dulu mempersiapkan kelengkapan dokumen, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu BPJS Kesehatan, surat rujukan dari dokter, puskesmas atau klinik dan kartu BPJS Kesehatan asli. Kelengkapan itu diperlukan untuk mempermudah proses administratif saat Anda harus dirawat di rumah sakit. (mul/d/yok/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here