METROPOLITAN – Persoalan revitalisasi gedung Blok F Pasar Kebonkembang kembali memanas. Itu setelah gugatan Paguyuban Pedagang Blok F terhadap Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ditolak Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Bahkan, beberapa waktu lalu kericuhan nyaris terjadi saat PD PPJ coba memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke depan gedung dan melakukan pemagaran.

Direktur Operasional PD PPJ, Syuhairi Nasution, mengatakan, setelah melakukan kajian, meskipun pedagang mengajukan banding terhadap putusan pengadilan, ada hal yang tidak termasuk esensi gugatan. Salah satunya pemagaran yang tidak termasuk esensi yang dipermasalahkan.

”Kami ingin mengosongkan pasar, karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah ada, otomatis IMB lama tidak berlaku. Tidak bisa ada kegiatan selama banding kan menurut mereka. Tapi kami berhak mengamankan pasar, sudah ada IMB baru dan menggugurkan izin serta aturan sebelumnya,” ujar Syuhairi saat ditemui di bilangan Sukasari, kemarin.
Ia menuturkan, jika masih ada aktivitas lalu ada apa-apa, hal itu bukan lagi tanggung jawab PD Pasar dan tidak ada yang menjamin. ”Makanya kami ingin memagar untuk kenyamanan semua,” katanya.

Syuhairi tak ambil pusing, walaupun nantinya pemagaran dengan seng di sekeliling gedung bakal menutup akses pedagang atau kegiatan berdagang. Intinya, perusahaan pelat merah ini ingin mengamankan aset perusahaan, seiring terbitnya IMB baru. ”Dari seng sih, ketinggian sewajarnya lah,” paparnya.

Bahkan, sambung dia, hari ini bakal digelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, untuk memastikan kapan gedung dikosongkan. ”Koordinasi dengan polisi? Besok (hari ini, red) kita pertemuan, Rakor. Semoga sudah ada keputusan dan ketetapan, soal kapan (bisa eksekusi), soal hari, tanggal dan jamnya,” terangnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Pedagang Blok F, Edi Prayitno, menyayangkan upaya pemagaran sebagai awal eksekusi pengosongan Blok F. Dengan adanya banding, artinya belum ada keputusan inkrach dari pengadilan. Sehingga PD Pasar atau pemkot tidak bisa seenaknya melakukan pemagaran.

”Kalaupun ada, yang eksekusi ya pengadilan bukan mereka. Belum lagi banding, berarti belum boleh ada kegiatan revitalisasi,” katanya. Edi pun mewanti-wanti jika nantinya ada upaya serupa dari PD PPJ ataupun pemkot, kaitan revitalisasi, itu menjadi preseden buruk. ”Kami bakal gugat lagi. Kalau sampai seperti itu, tidak ada sosialisasi, tahu-tahu melakukan pemagaran,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya, belum mau berkomentar banyak soal dinamika pada proses revitalisasi Blok F belakangan ini. Pria 45 tahun itu ingin mematangkan koordinasi dengan muspida untuk mempelajari situasi dan pengaruh keputusan hukum di pengadilan. “Konsultasi dulu, harus dapat saran dari berbagai pihak, baik kajari, kapolresta, dandim, itu dulu,” pungkasnya. (ryn/c/mam/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here