rangga/metropolita n

METROPOLITAN – Keterbatasan blanko KTP Elektronik jelang pemilu 2019 terus menjadi sorotan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu dinilai terlambat mengantisipasi persoalan ini. Sebab di Kabupaten Bogor saja masih ada ratusan ribu warga yang belum mencetak KTP-el. Sementara Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyebutkan hanya warga yang memiliki KTP-el yang bisa menyalurkan hak pilihnya.

Surat keterangan (suket) tidak berlaku lagi sebagai pengganti KTP-el. “Undang-undang menyebutkan syarat pemilih adalah memiliki KTPel, di situ tidak disebutkan penggatinya. Kalau di pilkada 2018, disebutkan suket sebagai pengganti. Pada aspek konsistensi sudah benar, tetapi tidak mempertimbangkan verifikasi faktual di lapangan.

Kemendagri hanya melihat di atas kertas,” kata pengamat politik, Yusfitriadi. Awal November lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor mencatat masih ada 340.000 warga yang belum tercetak KTP-nya. Kemungkinan blanko dengan jumlah banyak baru akan datang pada Desember 2018.

Melihat kondisi ini, lelaki yang akrab disapa Kang Yus ini menilai pemerintah dan penyelenggara pemilu terlambat melakukan antisipasi. Waktu pemilihan pada 23 April merupakan waktu yang singkat. Sementara jika kembali membolehkan suket sebagai penggantinya, harus ada peraturan presiden (perpres) karena sudah menjadi produk undang-undang.

“Pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa menjamin nggak warga bisa mendapat KTP sebelum pemilihan? Kalau tidak, berarti harus dikeluarkan perpres sebagai pengganti undang-undang khusus terkait pemberlakuan KTP-el. Nanti diturunkan di PKPU kalau kemudian pemerintah tidak mampu menjamin,” terangnya.

Masalahnya, hingga kini belum ada pembahasan terkait persoalan tersebut. Pembuatan perpres sendiri dinilainya cukup memakan waktu sehingga harus disikapi segera.“Antisipasi saat ini sudah terlambat. Kalau mau perpres, kapan akan diselesaikan perpresnya? Bisa memang sebulan dua bulan? Ini kan butuh waktu cukup lama juga prosesnya.

Diomongin saja saat ini belum. Makanya saya berharap pemerintah, DPR, KPU, tidak tutup mata dengan persoalan ini. Nanti waktu sudah dekat baru ribut-ribut. Karena kasus ini tidak hanya terjadi di Bogor, tapi di wilayah lain juga,” tandas Kang Yus yang juga direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP).

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Otje Subagja mengatakan, terakhir kali Kabupaten Bogor hanya mendapat 5.000 blanko dari pusat. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan Kabupaten Bogor karena masih ada 340.000 warga yang belum tercetak KTP-nya. “Terakhir dapat 5.000 (blanko, red). Lima ribu ini kan jauh dari kebutuhan.

Sebanyak 340.000 yang belum tercetak, itu sudah termasuk yang hilang, rusak dan tidak bisa terpakai. Warga yang sama sekali belum merekam KTP ada 140.000,” kata Otje. Menurut Ojte, kemungkinan blank  dengan jumlah banyak baru akan datangpada Desember 2018. Biasanya Kabupaten Bogor mendapat blanko di kisaran 40.000-60.000. (fin/b/sal/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here