METROPOLITAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, akan mengkaji ulang wacana pembangunan jalan tambang di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sebab, Pemkab Bogor sendiri mengaku tidak ada anggaran untuk pembangunan jalur tambang yang ada di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Parungpanjang, Gunungsindur dan Rumpin.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) I Wilayah Purwakarta-Bogor Dishub Provinsi Jawa Barat, Bambang Hermawan mengatakan, terkait soal jalan tambang sudah ditangani oleh Jasa Marga dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Karena itu teknis dan pengkajiannya ada di Dinas tersebut. ”Soal rencana jalan tambang sudah dikaji oleh dinas terkait. Sebab, Dishub bukan kewenangan untuk menangani pembangunan jalan tambang,” ujar Bambang.

Semenatara itu, Kepala Badan Perencanaan (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, pembangunan jalan tambang di tiga Kecamatan kewenangan penuh ada di Pemprov Jabar. Karena menurut Syarifah urusan pertambangan kini bukan kewenangan dari Pemkab Bogor, melainkan Pemprov Jabar. ”Untuk pencarian data awal sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Pemkab hanya membantu untuk pendataan,” kata Syarifah.

Syarifah menambahkan, kajian tersebut mencari masukan dari masyarakat seperti apa, apakah nantinya ada perubahan jam tayang, pengaturan tonase atau yang lainnya. ”Sekarang dalam proses, karena semua ada kepentingan. Pengusaha armada, ada tempat yang menikmatin hasilnya, jadi harus bener-bener dikaji,” terangnya.

Syarifah menambahkan, Pemkab Bogor tidak ada anggaran. Karena jalan tersebut statusnya milik Provinsi Jawa Barat, untuk Pemkab Bogor sendiri hanya membantu untuk pendataan wilayah dan lahan. ”Nanti konsepnya dari Provinsi sudah ada, terus Pemkab Bogor menjadi unsur untuk membantu, untuk pembangunan jalur tambang,” paparnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa barat, Asep Wahyuwijaya menjelaskan, merujuk ke ketentuan dan kewenangan Pertambangan sekarang memang sudah menjadi kewenangannya Pemprov. Ia juga berharap agar Pemprov menyelesaikan polemik yang saat ini terjadi di Kabupaten Bogor.

Asep menuturkan, Pemkab Bogor sendiri bisa saja dihibahkan tanahnya ke Pemprov. Atau bisa juga, jika perusahaan itu yang membebaskan dan melakukan pembangunan sendiri oleh mereka. ”Intinya, tentu kita akan dorong semaksimal mungkin, agar Pemprov dengan segala kewenangan mencari dan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat di Parung Panjang dan Rumpin,” ungkapnya. (mul/c/mam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here