METROPOLITAN – Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Bogor berambisi merebut penghargaan Anugerah Pa­rahita Ekapraya 2018. Penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan itu dinilai selaras dengan upaya pem­kab yang menggalakkan pengarusu­tamaan gender.

Hal itu seperti yang diungkapkan Bupati Bogor, Nurhayanti, saat menghadiri verifikasi pemantauan dan evaluasi pembangunan Pemberday­aan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 2018 Kabupaten Kota se-Jabar terkait Anugerah Parahita Ekapraya 2018 di aula Hotel Tjokro, Bandung, Selasa (6/11).

Di depan tim penilai, Nurhayan­ti mengatakan bahwa upaya me­ningkatkan kesejahteraan masy­arakat, baik laki-laki dan perem­puan, telah menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang pengaru­sutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Selain itu, diatur pula dalam Pera­turan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 mengenai tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan eva­luasi pelaksanaan rencana pembangu­nan. “Strategi PUG merupakan suatu cara mengintegrasikan kebutuhan, kepentingan serta aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan yang dimulai dari pe­rencanaan, penganggaran, pelaks­anaan, monitoring dan evaluasi,” katanya.

Menurut dia, RPJMD memiliki tu­juan pertama yakni meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dua sasaran. Yakni, meningkatkan par­tisipasi perempuan dalam pembangu­nan dan meningkatkan perlindun­gan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan eksploitasi dan dis­kriminasi.

“Program prioritas PUG di Kabu­paten Bogor meliputi program kese­rasian kebijakan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelemba­gaan PUG dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan, program penguatan kelembagaan anak keseluruhan prioritas PUG di bawah DP3AP2KB Kabupaten Bogor,” katanya.

Nurhayanti menjabarkan dukungan Pemkab Bogor dalam pelaksanaan PUG tertuang dalam 4 Perda, 4 Perbub dan 10 SK Pendukung (dalam bentuk SKDES berjumlah 8 SK, instruksi bu­pati 1 dan SK dari Dinas Sosial 1). Dasar hukum ini digunakan sebagai landasan pembentukan kelompok kerja PUG yang nantinya menyusun RAD PUG, roadmap PUG dan Renja PUG.(*/rez/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here