PROGRAM PRIORITAS PEMKOT MANDEK DI DEWAN

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor tengah membahas anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2019. Namun, ada program prioritas pemkot di bawah kendali Wali Kota Bima Arya yang mandek dan belum mendapat persetujuan Banggar.

Di antaranya anggaran pembayaran lahan di Jalan Regional Ring Road (R3) sebesar Rp15 miliar, program Sekolah Ibu Rp10,2 miliar dan subsidi angkutan untuk konversi angkot sebesar Rp17 miliar. Anggota Badan Anggaran, Abuzar, mengaku belum ada kesepakatan dari rapat Selasa (8/11). Dari yang disampaikan pemkot, sesuai rencana yang ada, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Musrenbang.

Namun, pihaknya punya alasan dalam mempertimbangkan menyetujui atau tidak kebijakan terkait anggaran. Di antaranya soal subsidi angkot Rp17 miliar. Belum ada kesepakatan karena TAPD tidak menunjukkan hasil audit inspektorat sesuai surat perintah tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), perusahaan atau koperasi sebagai penerima. “Program yang diajukan harus jelas juklak dan landasannya, sehingga tidak menyalahi aturan.

Belum lagi kajiannya itu konversi angkot ke bus, bukan ke angkot modern seperti yang sekarang terjadi. Tidak sesuai. Itu jadi pertimbangan,” katanya saat ditemui Metropolitan di DPRD Kota Bogor, kemarin. Politisi PKS itu menambahkan, selain subsidi angkot, pengajuan anggaran untuk Sekolah Ibu sebesar Rp10,2 miliar pun masih mandek.

“Sebab, program ini tak terlalu muncul saat rapat pembahasan, sehingga angka dan ke mana alokasi anggarannya dinilai belum jelas,” bebernya. Terkait penyelesaian sengketa lahan R3, sambung dia, pihaknya mempertanyakan belum adanya kajian dan appraisal soal nilai penggantian lahan. Padahal, pemkot mengajukan anggaran sebesar Rp14,9 miliar. Sampai saat ini, appraisal dari pemkot tentang ketentuan harga belum ada.

Sedangkan dewan mengacu soal dana penggantian harus berdasarkan appraisal. “Bukan hitungan sendiri. Kami juga pertanyakan soal dana konsinyasi Rp8 miliar, masih dititip di Pengadilan Negeri (PN) atau bagaimana. Jangan sampai dobel anggaran,” tutupnya. (ryn/b/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *