arifin/metropolitan

METROPOLITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor mengaku seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Kabupaten Bogor tidak sesuai aturan. Sebab, APK tersebut mayoritas dibuat sendiri dengan desain dan ukuran yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

  “Penambahan APK di luar yang difasilitasi KPU itu boleh tapi harus koordinasi dengan KPU dulu. Makanya kami anggap yang sekarang terpasang itu melanggar karena kebanyakan dibuat sendiri. Sementara yang dibuat sendiri harus ada SK dari KPU dan semua belum ada SK-nya,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Burhanudin. Artinya, menurut Burhan, APK tersebut harus ditertibkan.

Namun, Burhan mengaku ketika Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bogor, mereka mengatakan bahwa penertiban terkendala anggaran. “Kami sudah menyampaikan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Kendalanya waktu rapat koordinasi yang lalu itu, Satpol PP tidak ada anggaran,” terangnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bogor mencatat ada 1.292 APK yang melanggar. Umumnya APK yang melanggar adalah APK milik calon anggota legislatif (caleg) yang desain dan ukurannya dibuat sendiri tanpa ada ketetapan dari KPU. Ribuan APK yang melanggar itu tersebar di seluruh kecamatan di Bumi Tegar Beriman. Artinya, seluruh APK tersebut harus ditertibkan karena menyalahi aturan.

“Data terakhir kami hasil pendataan lewat Panitia Pengawa Kecamatan (Panwascam) ada 1.292 APK. Ini yang akan ditertibkan,” bebernya. Terpisah, Kabid Perundang undangan Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, enggan berkomentar banyak. Ia menyarankan agar menghubungi bagian lain di Satpol PP terkait reklame.

“Kalau untuk itu masuknya ke bagian reklame. Coba ke Pak Ruslan,” singkat Agus. Sementara itu, Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor, Ruslan, belum memberi jawaban ketika dikonfirmasi Metropolitan. (fin/b/sal/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here