METROPOLITAN – Pemerintah Desa (Pemdes) Bantarkuning, Keca­matan Cariu, menegaskan, sejak awal pihaknya telah menolak aktivitas pengerukan tanah yang tidak mengan­tongi izin di Kampung Nameng. Selain merusak fasilitas publik seperti jalan raya, penambang liar juga dinilai telah meresahkan warga hingga meng­ganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah yang berdekatan dengan lo­kasi galian.

“Sejak saya menjabat kepala desa, saya sudah menegaskan kepada penambang liar agar menutup peng­erukan tanah lantaran berdampak buruk terhadap lingkungan dan ma­syarakat. Apalagi, setelah banyaknya kecelakaan di Jalan Raya Cariu, saya berulangkali melayangkan surat ke pihak Satpol PP Kabupaten Bogor agar menutup galian,” beber Kades Ban­tarkuning, Nanang Sobarna, kemarin.

Meskipun agak terlambat, sambung dia, Satpol PP akhirnya turun ke lo­kasi dan menutup lokasi galian dengan memasang segel di pintu masuk. Namun, ia menyayangkan arogansi penambang liar. Segel yang telah di­pasang pun dibuka seorang penambang liar dan akhirnya aktivitas galian kem­bali berjalan.

“Sempat dibuka segel yang telah di­pasang Satpol PP beberapa waktu lalu. Tapi, saya langsung menghubungi Pak Hendrik, pejabat Satpol PP tekait segel yang dibuka. Tak lama petugas datang dan menyegel ulang,” katanya.

Ia bersama staf Desa Bantarkuning tetap komitmen tidak memberikan izin lingkungan kepada penambang liar. Bahkan, ia menyayangkan infor­masi dari seorang penambang liar yang menuduh pihak desa telah menda­patkan jatah koordinasi 500 ritasi.

“Saya menyayangkan fitnah yang disebarkan oknum penambang liar bahwa kades dan staf desa lainnya telah menerima koordinasi 500 ritasi. Jelas-jelas itu bohong dan ada upaya pembunuhan karakter,” imbuhnya.

Agar kejadian itu tak terulang, ke de­pan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk membangun komitmen dan tidak memberikan peluang kepada penambang liar.(rif/b/rez/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here