METROPOLITAN – Temuan soal ujian Sekolah Dasar (SD) berbau politik di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi perhatian Ombudsman RI. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengaku akan memantau dan menunggu proses pendalaman yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor. “Kalau itu kami tunggu Bawaslu, Bawaslunya kerja atau nggak. Kalau Bawaslu sudah bekerja, kita tunggu hasilnya. Tapi kalau Bawaslu tidak memproses, tidak mengeluarkan rekomendasi, baru dipanggil Bawaslunya,” kata Teguh.

Sejauh ini, dirinya mengaku memang belum ada laporan secara langsung dari masyarakat terkait temuan soal tersebut ke Ombudsman. Yang jelas Teguh memastikan akan terus memantau perkembangan temuan tersebut. “Memang belum ada laporan ke kami. Lebih baik lagi kalau ada masyarakat yang melapor. Nanti biar kami pantau Bawaslunya juga,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih juga sempat angkat bicara soal temuan tersebut. Dirinya meminta pihak berwenang mengusut kasus munculnya logo partai politik (parpol) dalam soal ujian SD tersebut. Fikri mempertanyakan tujuan pembuat soal meletakkan logo parpol ke soal ujian siswa SD karena jelas bukan merupakan pendidikan politik. “Undang-undang jelas mengatur wilayah sekolah harus steril dari kampanye politik. Objeknya itu keliru untuk anak di bawah umur, lokasinya di wilayah terlarang dan waktunya juga di musim kampanye,” kata Fikri.

Sebelumnya, ramai beredar soal ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil pada SD tahun pelajaran 2018/2019 di lingkungan Kecamatan Klapanunggal ditemukan ada kejanggalan. Musababnya, salah satu soal dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SDN Cibulakan, Kecamatan Klapanunggal, menampilkan salah satu logo parpol peserta pemilu 2019.

Kejanggalan soal untuk kelas VI tersebut ada pada soal nomor 27. Di situ ada logo yang merujuk ke salah satu parpol dengan menampilkan gambar banteng dalam lingkaran. Soal itu menanyakan gambar tersebut merupakan lambang partai apa. Namun ternyata temuan soal berbau politik itu ada di belasan kecamatan lainnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi Penindakan Pelanggaran Abdul Haris mengatakan, ada informasi soal tersebut ditemukan di 15 kecamatan. Jumlah tersebut merupakan informasi awal hasil laporan dari empat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). “Untuk Kecamatan Jasinga itu ada lima sekolah, informasi awal, dan diperkirakan terjadi di beberapa kecamatan lainnya. Karena ada informasi terjadi di 15 kecamatan,” papar Haris.

Menurutnya, soal tersebut ditemukan di sekolah yang menggunakan kurikulum KTSP. Sementara sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 tidak ditemukan. Diperkirakan buku yang dipegang siswa belum diperbarui karena merujuk pada buku PKn) tahun 2014. “Kalau di buku lama jumlah partainya delapan, sekarang kan makin bertambah, jadi kan rujukannya juga harus mengikuti perkembangan kepemiluan. Ini kan sensitif, mengingat sekarang tahun politik. Kalau ini terjadi di banyak kecamatan kan artinya harus benar-benar ditelusuri,” terangnya.

Haris menegaskan, penelusuran temuan ini untuk memastikan dunia pendidikan bebas dari politik praktis. Dikhawatirkan ada pejabat negara yang mengambil keputusan atau kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu karena hal itu jelas dilarang dalam undang-undang. (fin/b/els/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here