Pemda Wajib Antisipasi Kerawanan Pemilu

by -1 views

METROPOLITAN – Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk mengantisipasi kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan pemda perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerahnya. Menurut dia, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak harus menjamin hak politik masyarakat.

Karena itu, masyarakat harus bisa menyalurkan pilihan politiknya tanpa ada tekanan, intimidasi, dan ancaman. “Situasi yang aman bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan nanti karena kami menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada pemilu tahun depan,” katanya.

Wakil Direktur Badan Intelijen dan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI, Komisaris Besar Antony Siahaan, memprediksi adanya kerawanan pemilu. Sejumlah isu telah berkembang dan membuat masa kampanye memanas. Politik yang memanfaatkan sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan mulai marak muncul.

Selain itu, Antony menilai kampanye negatif dan kampanye hitam pun berpotensi terus terjadi. Kepolisian telah melakukan deteksi dini terhadap seluruh potensi kerawanan tersebut. Salah satunya dengan cara mengantisipasi tersebarnya ujaran kebencian, berita bohong, kampanye hitam, dan politisasi SARA.

Kepolisian juga menggalang kelompok masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat untuk meredam adanya penggunaan isu SARA selama masa kampanye. “Polri melakukan deteksi aksi setiap perkembangan politik yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan, melakukan pembentukan opini yang mendinginkan situasi,“ ujarnya. (dtk/els)

Loading...