METROPOLITAN – Para pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan interchange Tol Jagorawi Km 42,5 di Kampung Parungbanteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, kecewa terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dinas PUPR Kota Bogor. Sebab, hingga saat ini pemkot belum juga membantu pemilik lahan yang akses jalannya hilang karena pembangunan.

Hal itu diungkapkan pemilik lahan usai rapat yang gagal digelar di PT Jasa Marga Jakarta dengan pemilik lahan, Pemerintah Kota Bogor, PT Jasa Marga dan Pengembang Sumarecon PT GSA. ”Rapat tersebut untuk membahas permasalahan yang hingga kini belum ada solusinya hingga akhirnya batal digelar, karena tidak hadirnya wali kota dan Dinas PUPR. Kami kecewa, karena tidak ada perhatian dari Pemkot Bogor tentang masalah ini,” tegas perwakilan pemilik lahan, Una.

Ia menjelaskan, rapat digelar di PT Jasa Marga atas perintah dari Kementerian PUPR untuk menyelesaikan kisruh hilangnya akses jalan ke lahan milik warga dan soal tapal batas. Namun dari jadwal rapat pukul 09:00 hingga 10:30 WIB, pihak wali kota maupun Dinas PUPR tidak hadir, sehingga rapat dibatalkan. ”Kami berharap semua pihak bersama-sama ke lokasi lahan untuk mengetahui soal tapal batas dan akses jalan ke lahan milik warga. Untuk menghasilkan solusi terbaik, kami berharap semua pihak yang memiliki otoritas bisa hadir pada rapat selanjutnya,” katanya.

Sementara itu, Lurah Katulampa, Taufik, mengaku hadir dalam rapat bersama perwakilan kecamatan. Namun karena dinas teknis yang berhubungan langsung soal permasalahan ini yaitu Dinas PUPR tidak hadir, maka rapat ditunda dan akan kembali dijadwal ulang.

”Intinya, rapat ini untuk mencari solusi bagaimana akses jalan ke lahan milik warga itu. Kami berharap ada solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tukasnya. (ads/c/yok/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here