METROPOLITAN – Anggota Komisi III DPR RI, Tubagus Soenmandjaja, kembali menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kampung Babakanjengkol, Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakanmadang, kemarin.

Di depan ibu-ibu majelis taklim se-Kecamatan Ba­bakanmadang, Kang Soen­man, sapaan karibnya, mem­berikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Pancasila harus senantiasa diberikan kepada masyarakat agar nilai-nilainya bukan sekadar pengetahuan, tapi juga terinternalisasi dan te­raplikasi dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat

”Saat ini masyarakat, jang­ankan menginternalisasi Pan­casila dalam kehidupan se­hari-hari, urutan Pancasila pun mungkin ada yang sudah lupa atau bahkan tidak hafal,” katanya.

Masyarakat seharusnya tidak sekedar faham dan mengerti tentang Pancasila. Lebih jauh, masyarakat harus mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, dari tanggal 1 Juni hingga 18 Agustus 1945. ”Itu masa-ma­sa pergolakan pemikiran dan perjuangan kemerdekaan yang sangat krusial dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia,” ucapnya.

Pria yang juga anggota Pan­ja KUHP di Komisi III DPR menjelaskan lebih detil tentang butir-butir Pancasila yang pada zaman Orde Baru tertu­ang dalam Eka Prasetya Pan­cakarsa (Tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak).

”Sila Ketuhanan Yang Ma­ha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, percaya dan bertakwa ke­pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. kehendak dan perbuatan tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan, demikian pemerintahpun harus selaras dengan ke­hendak Tuhan,” paparnya.

Kemudian, Sila Kemanusi­aan Yang Adil dan Beradab bermakna mengakui persam­aan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Ada kata “beradab” yang mencer­minkan Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusian dan kesantunan. “Lalu ada Sila Persatuan Indonesia. Inilah yang paling mengikat di an­tara perbedaan agama, ras, suku dan golongan. Menem­patkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau go­longan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari Sila Kerakyatan yang Dipim­pin oleh Hikmat Kebijaks­anaan dalam permusyawara­tan dan Perwakilan, tampak inilah pilar Demokrasi Pan­casila, yang berdasarkan ke­pada musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat,

“Dengan kata lain, keadilan milik individu yang ada di masyarakat seluruh bangsa. Keadilan sosial yaitu adil yang menyeluruh untuk rakyat Indonesia. Tidak ada diskri­minasi dalam hal apapun, dalam bidang hukum, poli­tik apalagi ekonomi. Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas ter­wujudnya hal tersebut dan wajib menjamin keselamatan nyawa, kehormatan dan harta seluruh warga nega­ranya tanpa diskriminasi,” tutup pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu. (ryn/b/yok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here