METROPOLITAN – Meski Angga­ran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor telah di­ketuk, estimasi kekurangan angga­ran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor untuk pemilu 2019 yang mencapai sekitar Rp15 miliar masih memungkinkan bisa ditutup oleh uang rakyat tersebut. Asalkan APBD tersebut belum dievaluasi gubernur sehingga memungkinkan ada pergeseran APBD.

“Persoalannya sudah dievaluasi gubernur belum? Kalau masih pro­ses gubernur, itu memungkinkan. Nanti ada pergeseran APBD di situ,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Romli.

Sebab, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan tidak semua anggaran setelah dike­tok itu selesai. Akan ada evaluasi anggaran terlebih dulu sebelum benar-benar digelontorkan. Kemun­gkinan menggeser APBD bisa dila­kukan, dengan catatan tidak meng­geser kegiatan lain yang sifatnya substansial dan wajib. “Catatannya selama tidak substansi dan tidak menggeser kegiatan yang sifatnya wajib, yang urgent. Karena ada uru­san wajib dan pilihan. Misal alo­kasi pendidikan tidak bolah kurang 20 persen,” terangnya.

Pada prinsipnya, lanjut Romli, DPRD Kabupaten Bogor menyetujui KPU Kabupaten Bogor mengajukan ban­tuan ke pemerintah daerah. Terkait pencairan yang harus bisa dilakukan sebelum waktu pencoblosan April mendatang, dirinya mengaku tidak ada masalah. “Pencairan mah bisa, hanya pergeseran. Misalkan satu ke­giatan terlampau bantuan hibah lain, itu ada yang harus diperhatikan aspek kepatutan, kelayakan dan sebagainya. Pada prinsipnya, selama itu tidak me­nyalahi aturan kita setuju. Kita menung­gu evaluasi itu,” ungkap Romli.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Bogor telah menerima anggaran pemilu 2019 dari pusat sekitar Rp142,6 miliar un­tuk 14.952 TPS. KPU Kabupaten Bogor juga mengajukan revisi kembali ke KPU RI karena masih ada kekurangan sekitar Rp15 miliar untuk beberapa kegiatan seperti distribusi logistik, bimbingan teknis, operasional reka­pitulasi dan lainnya.

Menurut Ummi, kondisi ini meny­ebabkan ada pos-pos anggaran pen­ting tetapi tidak ter-cover dari dana pusat. Meskipun sudah mengajukan revisi anggaran ke KPU RI, Ummi sangat berharap bantuan dari Pem­kab Bogor meskipun pendanaan pemilu 2019 difasilitasi APBN. Sebab dalam undang-undang juga menyebut ada peran pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan pemilu 2019.

Jajaran KPU pun telah menghadap Bupati Bogor Ade Yasin untuk ko­ordinasi suksesi pemilu 2019, ter­masuk menyampaikan persoalan anggaran tersebut, Selasa (8/1). Hasil audiensi dengan bupati Bogor, KPU diminta mengajukan keku­rangan anggaran dengan segera. “Kalau anggaran murninya sudah cair. Tapi kekurangan anggaran ini yang harus mengajukan lagi. Usulan dari bupati agar kami mengajukan lagi segera kekurangannya dan kami akan mengajukan lagi kemungkinan minggu ini. Kemarin kan kekurang­annya sekitar Rp15 miliar, maka akan mengajukan lagi sejumlah itu,” ujar Ummi. (fin/c/feb/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here