Gedung A Molor, Gedung B Dibangun

by -

METROPOLITAN – Telatnya penyelesaian bangunan ge­dung A DPRD Kabupaten Bogor hingga membuat sang kontraktor didenda dan wakil rakyat seolah bungkam, kini anggota DPRD tingkat II itu bakal kembali merasakan kemewahan dari uang rakyat dengan akan dibangunnya lagi gedung B. Gedung ini diperuntukkan bagi Alat Ke­lengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bogor tahun ini.

Rencananya, proses reno­vasi bakal ’mengikuti’ desain dari gedung B AKD yang baru rampung beberapa hari lalu. Hal itu dibenarkan Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Nu­radi.

Dia menyebut rehabilitasi gedung A untuk menyesuai­kan desain dari gedung B AKD yang baru selesai. Dalam pe­netapan Anggaran Pendapa­tan Belanja Daerah (APBD) 2019, ada pekerjaan rehabili­tasi gedung sekretariat, inte­rior ruang paripurna dan pengadaan genset dengan pagu anggaran Rp10.630.300.000.

”Gedung A itu akan direno­vasi. Kalau tingkatnya kan po­sisinya di atas, jadi nggak be­rubah. Beda dengan gedung B yang posisinya di bawah. Nanti lantainya tetap segitu,” kilahnya saat ditemui Metro­politan, akhir pekan lalu.

Soal desain, sambung dia, akan menyesuaikan dengan gedung B. Selain bermanfaat dari segi fungsi, segi estetikanya pun punya nilai. ”Menyamakan dengan gedung baru. Kalau ruang paripurna kan baru di­rehab beberapa waktu lalu.

Jadi, itu (gedung A) dulu,” te­rangnya.Di saat yang sama, dia juga mengakui bahwa pembangunan gedung B AKD DPRD telah rampung dengan waktu per­panjangan delapan hari. Sebab, hingga masa kontrak berakhir, yakni 26 Desember 2018, peny­edia jasa tidak mampu meram­pungkan pekerjaan dengan nilai itu.

”Setelah ada kajian dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, red), kena dendanya itu terhitung delapan hari sejak hari akhir masa kon­trak. Rp100-150 jutaan ya kalau tidak salah,” paparnya.

Sebelum digunakan, nanti bakal ada peresmian secara resmi dari pimpinan tertinggi di Kabupaten Bogor. Beberapa bagian gedung seperti lift dan AC sudah bisa berfungsi normal. Sedangkan mebelair sudah ada dari pengadaan APBD 2018.

”Fraksi, komisi, Banggar, Ban­mus, membahas perda bisa di situ semua. Jadi kalau ada as­pirasi warga bisa di ruang ut­ama. Nggak ganggu kerja (ang­gota dewan), tidak perlu lagi keluar kantor,” pungkasnya. (ryn/b/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *