METROPOLITAN – Wasto Sumarno, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang kini maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR RI 2019. Wasto maju dari Dapil Jabar V Kabupaten Bogor. Dalam pencalonannya, ia memiliki target dapat mensejahterakan warga di Bumi Tegar Beriman. Lantas, seperti apa gagasan yang dimilikinya? Berikut wawancara Harian Metropolitan bersama pria berusia 45 tahun ini:

Sejak kapan Anda aktif di dunia politik?
Saya berpolitik sejak berdirinya Partai Keadilan di tahun 1998. Saya juga sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Apa yang memotivasi Anda mau terjun di dunia politik?
Saya menginginkan lahirnya reformasi, ruang pengabdian dan peran yang strategis hingga berpengaruh luas.

Lalu, apa yang melatarbelakangi Anda maju ke Senayan?
Karena amanah partai, untuk melanjutkan pengabdian dan peran saya. Belum lagi, ada banyak persoalan di Kabupaten Bogor yang hanya bisa diselesaikan oleh kebijakan pusat. Maka, saya mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor.

Persoalan seperti apa yang ingin Anda perjuangkan?
Ada lima point yang ingin saya perjuangkan di Senayan untuk kemajuan Kabupaten Bogor. Pertama, merealisasi pemekaran kabupaten atau pembentukan DOB di Kabupaten Bogor. Karena, hal ini sudah sangat dibutuhkan dengan luas wilayah dan banyaknya penduduk di Kabupaten Bogor.

Kedua, merealisasikan kebijakan yang pro tentang pendidikan, khususnya guru atau tenaga kependidikan. Termasuk, yang ketiga mendorong terpenuhi kekosongan sekitar 1.500 guru agama. Tujuannya, agar pendidikan di Kabupaten Bogor dapat berkualitas dan baik.

Selanjutnya?
Keempat, mewujudkan transportasi publik yang murah dan cepat tapi representatif. Yakni, melalui pembangunan jalur kereta api Parungpanjang – Dramaga. Terakhir, mendorong anggaran kepemudaan sampe dengan angka sebesar 4 persen dari total APBN. Karena, peran aktif pemuda merupakan kekuatan moral dan mereka sebagai kekuatan kontrol sosial.

Bagaimana dengan Jawa Barat?
Tentunya ada beberapa hal yang harus di perjuangakn untuk Jawa Barat. Jika saya diberi amanah oleh masyarakat untuk mewakili mereka di Senayan, saya ingin mendistribusikan pengelolaan 10 juta ha lahan produktif untuk rakyat. Lalu, membatasi kepemilikan luas lahan secara adil dan proporsional oleh swasta dan asing. Kemudian, mengembalikan lokasi penyimpanan data kependudukan ke dalam wilayah NKRI. Serta, mengembalikan kepemilikian inti dan plasma perkebunan kepada rakyat dengan rasio menuju 20:80.

Apakah ada yang lain?
Mengefektifkan pendidikan karakter cerdas dan taqwa serta program bela negara di setiap jenjang pendidikan. Lalu, menyelenggarakan wajib bejalar 12 tahun yang berkualitas dan konsisten melalui dukungan tenaga guru serta sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian, membangun sistem untuk memastikan agar Komisi Penyiaran Indonesia menjadi lembaga yang mampu mengawal terpenuhinya muatan pendidikan di seluruh media siar. Serta, meningkatkan peran aktif (ketersediaan anggaran) PKK/Posyandu di seluruh Indonesia untuk perbaikan kesehatan gizi ibu dan anak.

Terakhir, adakah terobosan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Indonesia?
Pastinya ada dan saya ingin mencanangkan membuat UndangUndang penghapusan pajak sepeda motor dan berlakukan SIM seumur hidup. Tujuannya, agar bisa menghemat pengeluaran masyarakat sebesar Rp360 ribu per tahun per kendaraannya. Lalu, menghemat waktu, emosi hingga biaya lainnya.(khr/d/rez)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here