METROPOLITAN – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menyampaikan jajarannya siap bekerja sama dengan KPK mengembangkan sistem pengawasan lebih baik dan terpadu.

“Kami sepakat dengan KPK untuk memanfaatkan aplikasi agar bisa bergabung. Yang sudah tergabung akan kita lengkapi dan sempurnakan. Sehingga penggunaan anggaran pendidikan, termasuk pencegahan dan penindakan bisa dilaksanakan lebih baik,” ungkapnya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, berharap kerja sama efektif antara Kemendikbud dan KPK bisa memberikan dampak lebih baik pada dunia pendidikan. “Banyak yang kita rancang, akan kita harmoniskan. Mudah-mudahan kita mampu membuat sistem yang lebih baik,” ungkapnya.

Mendikbud dan pimpinan KPK sepakat segera melakukan telaah regulasi, khususnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengawasan anggaran pendidikan di daerah. Kawal anggaran. Lalu masingmasing pihak akan membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau e-Monitoring dengan penguatan pelibatan publik.

“Anggaran pendidikan ini cukup besar. Kalau ada penyimpangan sebenarnya kecil-kecil, tapi terjadi di wilayah luas. Kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar,” ungkap Agus.

Sesuai amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus meningkat. Pada 2018, total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada 2019.

Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Dalam Nota Keuangan dan APBN 2019 disebutkan, 62,6 persen atau Rp308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Untuk DAK fisik alokasi Rp16,9 triliun dan DAK nonfisik Rp117,7 triliun. “Semoga nanti bisa lebih dikontrol. Itu dana penggunaan di daerahdaerah yang akibat desentralisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tangannya tidak sampai ke daerah,” jelas Agus.

“Nanti kita fasilitasi harmonisasinya dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri, dengan teman-teman kabupaten kota dan provinsi. Jadi kalau kita ketemu bersama, mudahmudahan semuanya berjalan lebih baik,” tandasnya. (kps/feb/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here