Mari Pilih yang Terbaik!

by -
Pasangan Capres Cawapres saat mengikuti debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/19). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

METROPOLITAN – Debat perdana pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden telah berlangsung, tadi malam. Masing-masing paslon telah memaparkan visi-misinya sekaligus menjawab persoalan terkait masalah hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi. Masih ada empat kali debat lagi yang nantinya akan kembali dan jadi modal bagi masyarakat menentukan pilihan terbaiknya pada pemilu serentak, 17 April mendatang.

HOTEL Bidakara, Jakarta, menjadi saksi awal perdebatan langsung antara pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan Prabowo SubiantoSandiaga Uno. Kedua paslon itu selama satu setengah jam saling beradu argumen tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Dalam debat tersebut, para kandidat berusaha meyakinkan para calon pemilihnya dengan visi-misi dan program kerjanya serta kemampuan menjawab setiap pertanyaan dari para panelis dan dari lawan kandidat.

Debat capres berakhir pukul 22:30 WIB, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membaginya dalam enam segmen.

Dalam masing-masing segmen inilah para kandidat menuangkan argumennya. Termasuk soal argumen Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan membuat Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN) yang langsung di bawah kontrol presiden.

Tujuan pembentukan badan tersebut untuk menggabungkan fungsi-fungsi legislasi yang ada di beberapa kementerian agar tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih.

”Kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi,” kata Jokowi.

Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto berjanji jika terpilih menjadi presiden pada pilpres 2019 mendatang akan mendongkrak penerimaan pajak. Janjinya di era pemerintahannya rasio pajak yang saat ini hanya 10 persen, akan naik menjadi 16 persen.

Sebagai informasi, rasio pajak merupakan indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Rasio ini mengukur perbandingan persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Prabowo yakin dengan kenaikan rasio pajak tersebut, negara akan mendapatkan tambahan pendapatan sebanyak US$60 miliar atau Rp849,2 triliun (kurs Rp14.154 per dolar AS). Dengan tambahan penerimaan tersebut, Prabowo mengaku akan menaikkan gaji para birokrat.

Prabowo mengatakan, kondisi gaji birokrat saat ini sangat kecil. Kondisi tersebut telah memicu korupsi.

Ia yakin jika gaji birokrat dinaikkan, korupsi akan bisa cegah. ”Dengan tingkat kenaikan gaji yang signifikan dan kualitas hidup yang dijamin, korupsi bisa dicegah. Kalau tetap korupsi, akan ditindak,” katanya dalam debat pilpres 2019, Kamis (17/1).

Sementara soal kenaikan gaji ASN, Jokowi justru tak sependapat. Sebab, menurutnya, gaji PNS sendiri sudah lebih dari cukup karena adanya tambahan tunjangan.

”Kita tahu gaji ASN atau PNS kita sekarang ini cukup, dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini yang paling penting adalah perampingan birokrasi dan sistem manajemen SDM aparatur negara yang terbaik.

”Sistem rekrutmen putraputri terbaik bangsa harus baik, kemudian sistem mutasi dan promosi sesuai kompetensi, sesuai integritas, sesuai prestasi dan sesuai pengawasan internal yang kuat,” tutur Jokowi.

Rupanya, penanganan masalah korupsi yang ditawarkan dua kandidat dianggap belum menampilkan gagasan konkret. Termasuk soal rencana Prabowo yang menyatakan akan menambah anggaran KPK hingga keberadaannya bisa berfungsi di semua daerah.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mempertanyakan gagasan kedua pasangan calon terkait upaya penguatan KPK.

”Misalnya mau perkuat KPK, apa? (Bagaimana terkait, red) penyadapan, lalu kepastian keamanan pada komisioner KPK dengan memberikan perlindungan maksimal, itu seharusnya,” ucapnya.

Namun begitu, Chudry mengaku ide peningkatan gaji aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi baik. Menurutnya, hal tersebut telah terbukti berhasil.

”Misalnya hakim gajinya sudah Rp50 juta misalnya, sekarang kita rasakan jarang hakim dagang keadilan, eksekutif pegawai pajak juga sudah berkurang. Saya kira itu baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, acara debat tersebut merupakan momentum penting bagi bangsa. Tak hanya bagi capres-cawapres, tetapi juga bagi rakyat.

”Malam ini jadi salah satu malam bagi bangsa Indonesia,” ujar Arief Budiman di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Ia menegaskan, perdebatan merupakan hal biasa dalam demokrasi. ”Perbedaan itu baisa. Perdebatan keniscayaan dalam demokrasi. Negara berdaulat, negara kuat,” imbuhnya.

Karena itu, ia berharap debat capres-cawapres yang mengusung tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme ini bisa jadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan 17 April nanti.

”Ini penting juga bagi pemilih yang berdaulat agar menjadikan debat malam ini sebagai referensi penting dalam melaksanakan hak konstitusionalnya di 17 April 2019. Mari pilih yang terbaik,” tandas Arief.

NOBAR, BIMA MAKIN YAKIN DENGAN PILIHAN CAPRESNYA Tak mau kalah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengadakan nonton bareng (nobar) bersama jajaran muspida dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai SKPD di Pemkot Bogor.

Beragam reaksi pun mengemuka saat debat memanas. Seakan berada di lokasi debat, para birokrat pun riuh namun serius saat kedua calon memaparkan gagasannya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, selain menyuguhkan perdebatan gagasan yang membuat gereget, terlebih debat ini nyatanya memberi gambaran bahwa penonton yang nantinya menjadi pemilih, banyak yang semakin yakin dengan pilihannya.

”Sebelum debat, yang hadir di sini sudah punya jagoan. Pas ditanya ada yang berubah, tidak ada yang ngacung. Malah makin yakin,” kata Bima usai nobar, kemarin.

Walaupun dinilai punya gereget, pada awal acara debat Bima nilai membosankan. Tetapi lama-lama makin menarik seiring variatifnya materi. ”Seperti mesin diesel, panasnya, makin menariknya, di belakangan,” ucapnya.

Saat ditanya soal dirinya masuk kategori ’sudah yakin’ atau ’makin yakin’, suami Yane Ardian itu mengaku sudah makin yakin dengan pilihannya. Meskipun pilihan itu hanya dia simpan sendiri. ”Saya makin yakin dengan pilihan saya. Makin, makin yakin, makin yakin lah,” papar politisi PAN itu.

Sementara itu, pengamat hukum Mihradi berpendapat, secara umum jika dipetakan nilai 1 sampai 10, debat perdana itu mendapat nilai 8. Sebab menyuguhkan materi yang mencakup tema permasalahan, mulai dari hukum, terorisme hingga kaitan HAM.

”HAM misalnya, dua pasangan cerdas menjelaskan masalah itu bukan cuma penculikan dan sebagainya. Tapi berbagai pemenuhan kebutuhan hidup warga. Saya beri nilai 8,” tegasnya.

Nobar dinilai bisa membiasakan birokrat di Pemkot Bogor dengan debat serta tidak cepat ’panas kuping’ dalam menerima kritikan. ”Tapi tetap solid ketika keputusan diambil. Debat ke depannya bakal lebih menarik,” tutupnya. (ryn/c/de/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *