METROPOLITAN – 11 angkot modern dari Kota Bogor dipastikan gagal mengaspal di kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Organda Kota Bogor, M Ishack AR mengatakan, tidak ada angkot modern dan itu hanya istilah saja.

“eks angkot Modern yang gagal mengaspal di Kota Bogor, pindah ke Kabupaten, karena ada penolakan dari pengusahan dan sopir angkot,” kata Ishack sapaan karibnya.

Untuk meminimalisir kerugian bagi pengusaha yang telah terlanjur membeli angkot modern, sambung dia, maka pihak pengusaha yanh sudab membeli angkot modern mengalihkan armada angkotnya ke Kabupaten Bogor.

“Nantinya angkot modern tersebut bukan membuat trayek baru di Kabupaten Bogor, tetapi mengisi peremajaan angkot di trayek 08 atau yang lainnya,” beber Ishack.

Terpisah, Dishub Kabupaten Bogor secara tegas menolak operasional angkutan modern. Musababnya, potensi terjadi gesekan antara sopir angkutan umum konvensional dan modern kian tinggi ditengah kondisi menurunnya jumlah penumpang angkutan umum.

Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, Dudi Rukmayadi menyebutkan, meski bersifat peremajaan, keberadaan angkutan modern di jalanan Bumi Tegar Beriman akan menjadi hal yang sangat sensitif.

“Ini dikhawatirkan terjadi gesekan kepada angkutan konvensional. Karena ada pengaruh terhadap penghasilan mereka di lapangan. Ini sangat sensitif, ini alasan kami angkutan modern tak dapat dioperasionalkan di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Semakin hari, menurutnya penumpang angkutan umum kian menurun, sehingga antar supir angkutan kerap berlomba-lomba mencari penumpang. Tidak sedikit di antaranya yang terpaksa tak lagi mengoperasionalkan mobilnya.

Catatan Dishub Kabupaten tiga tahun terakhir, jumlah angkutan Kabupaten Bogor selalu menurun. Pada tahun 2016 ada sebanyak 3.712 unit, tahun 2017 jumlahnya turun menjadi 3.683 unit, dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 3.644 unit.

“Karena, fakta lapangan hasil survei kajian evaluasi dan monitoring di lapangan, adanya penurunan diman (permintaan, red) jasa angkutan umum,” kata Dudi.

Peremajaan angkutan umum menjadi angkutan modern belakangan diwacanakan oleh salah satu badan hukum angkutan umum, Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari). Kodjari berencana meremajakan mobil-mobilnya yang berstatus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Artinya, meski terdaftar Kota, rutenya tetap melintasi Kabupaten Bogor.

Menurut Dudi, umumnya Dishub Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu meminta masukan dari Dishub Kota dan Kabupaten Bogor sebelum mengeluarkan izin. “Dari advis teknis, kita buat advisnya seperti apa. Kalau memang menolak ya kita sebutkan menolak,” pungkasnya.(ads/ogi/c/yok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here